Dedi Mulyadi Kaget Ada Warga Harus Bayar Rp 5 Juta untuk Kerja di Pabrik, Langsung Perintahkan Ini

"Tangkap orang-orang yang mungut dari masyarakat,hanya untuk memperkaya diri dan mengorbankan masyarakat," tegasnya.

Warga Cicadas Kabupaten Bogor ini juga mengapresiasi kebijakan Dedi Mulyadi terkait pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

"Terima kasih buat kebijakan pak dedi, mudah-mudahan Jawa barat kedepannya lebih sukses lagi," tandasnya.

Tumpas Premanisme

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung memberikan perintah tegas imbas insiden Kantor Dinkes Bekasi dirusak ormas.

Dedi menyebut aksi premanisme yang kelewatan tersebut tak cukup diselesaikan cuma dengan minta maaf.

Dedi menegaskan bahwa atas aksi ini harus ada tindakan hukum yang tegas.

Ia menekankan perlunya langkah hukum agar tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari. 

"Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum," kata Dedi di Bandung pada Jumat (21/3/2025), seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan Dedi menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menangani masalah premanisme, terutama ketika tindakan tersebut sudah meresahkan masyarakat dan mengganggu layanan publik.

Sebagai respons terhadap kejadian ini, Dedi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme.

Satgas ini dibentuk untuk menangani kejahatan jalanan yang semakin marak di Jawa Barat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Satgas itu, bagaimana cepat ditangani (tindakan premanisme) segera dibentuk. Mungkin hari ini akan segera dibuat, Senin SK-nya keluar. Satgas untuk tangani premanisme," ujar Dedi.

Selain mengatasi gangguan keamanan bagi masyarakat, satgas ini juga bertujuan melindungi dunia usaha di kawasan industri yang sering menjadi sasaran aksi premanisme.

Keberadaan satgas diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id