Di Musrenbang, Bupati Mojokerto Tekankan Transformasi Sosial Ekonomi Menuju Pusat Pemerintahan Baru

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Bupati Mojokerto, Muhammad Albaraa menyampaikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)di Pendopo Graha Majatama, Kamis (27/3/2025).

Dalam paparannya, Gus Barra menguraikan total keseluruhan rencana belanja RKPD 2026, yang meliputi 18 usulan pembangunan desa di seluruh kecamatan, program pokok-pokok pikiran DPRD dan RENJA SKPD yakni sekitar Rp 3.854.671.646.381 (Rp 3,8 triliun).

"Rancangan tema pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah percepatan transformasi sosial ekonomi dan tata telola pemerintahan menuju pusat pemerintah baru yang berkelanjutan," kata Gus Barra.

Menurut Gus Barra, bidang kesehatan dan pendidikan masih menjadi fokus utama dalam pembahasan Musrembang RKPD, termasuk penanganan kawasan permukiman kumuh.

Kemudian, penanganan RTLH (Rumah tidak layak huni), lingkungan hidup soal pencemaran dan pengelolaan sampah yang belum optimal dan, pengelolaan TPS3R serta lainnya.

Musrenbang RKPD ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto tentang transparansi rencana pembangunan daerah tahun 2026.

"Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, kami telah merumuskan 4 misi bertajuk 'CATUR ABHIPRAYA MUBAROK' yang artinya kurang lebih adalah 4 (empat). Harapan/ keinginan untuk Mojokerto penuh berkah nenuju terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur," ucap Bupati Mojokerto.

Gus Barra menyebut, ada empat prioritas dalam rancangan pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 nanti.

Yang pertama adalah peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkharakter serta pemantapan stabilitas dan kondusifitas daerah.

Kedua, penguatan ketahanan ekonomi daerah melalui pemerataan pendapatan dan penurunan kemiskinan. 

Ketiga, pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan. 

Keempat, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik.

Kegiatan Musrenbang juga diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, kolaborasi antara Pemkab Mojokerto dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Sehingga diharapkan dapat memberikan solusi atas beragam keterbatasan yang dimiliki dan, mampu melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergis dan tepat sasaran," bebernya.

Menurut Gus Barra, melalui Musrenbang ini dapat membentuk pengembangan partisipasi masyarakat pada setiap pelaksanaan pembangunan.