Pantas Dedi Mulyadi Tetap Larang Study Tour Meski Mendikdasmen Izinkan, Sarankan Alternatif Ini

SURYA.co.id - Pantas saja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tetap ngotot larang study tour meskipun Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengizinkannya.

Hal ini lantaran Dedi Mulyadi sayang dan peduli terhadap warganya.

Ia tak ingin terjadi kesenjangan sosial akibat kegiatan study tour tersebut.

Sebagai gantinya, Dedi Mulyadi menyarankan kegiatan alternatif lain yang lebih bermanfaat.

Seperti salah satunya masalah sampah yang belum terselesaikan.

Diketahui sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memperbolehkan study tour, namun dengan syarat. 

Baca juga: Sosok 2 Jenderal TNI-Polri yang Ditelpon Dedi Mulyadi untuk Atasi 3 Aksi Oknum Ormas di Jabar

Abdul Mu'ti meminta sekolah untuk mengecek kelayakan kendaraan dan kualitas sopir.

"Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi," ujar Mu'ti, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com. 

"Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak."

"Sopirnya juga. Memang sopir yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," lanjutnya.

Mu'ti mengatakan, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

Namun, Mu'ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang agar kegiatan memiliki nilai manfaat.

"Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana," papar dia.

Baca juga: Tak Takut Dedi Mulyadi, Preman Subang Paksa Sopir Pabrik Beli Karcis Rp 30 Juta, Begini Nasibnya

Selain itu, Mu'ti juga mengingatkan sekolah agar study tour tetap dibimbing oleh guru demi keselamatan anak-anak.

"Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari," ujar dia.

Merespon pernyataan Mendikdasmen, Dedi Mulyadi tetap memberlakukan larangan study tour untuk SMA/SMK di Jawa Barat. 

Bukan tanpa alasan, Dedi Mulyadi ngotot dengan kebijakannya itu. 

Mantan Bupati Purwakarta itu menilai, selama ini study tour lebih banyak bersifat rekreasi daripada memiliki nilai edukasi yang jelas.

“Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya," kata Dedi dikutip Surya.co.id dari Kompas.com pada Selasa (24/3/2025). 

Menurutnya, seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata.

"Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik,” ujar Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam. 

Dedi menjelaskan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Menurutnya, tidak sedikit orang tua yang harus berutang atau menjual barang berharga demi membiayai anak mereka ikut study tour.

“Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orang tua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka,” tegasnya.

Baca juga: Terlanjur Larangan Study Tour Inisiasi Dedi Mulyadi Meluas, Ini Kata Pengamat Pendidikan: Tak Setuju

Selain beban ekonomi, Dedi juga menyoroti dampak sosial dari study tour yang berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah. 

“Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain,” jelasnya.

Sebagai solusi, KDM menyarankan agar sekolah tetap bisa mengadakan kegiatan pendidikan di luar kelas tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar.

Ia menekankan bahwa esensi pendidikan tidak terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna dan dapat dilakukan di lingkungan sekitar.

“Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja,” katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat.

Ia berharap keputusannya bisa melindungi orang tua dari beban ekonomi yang tidak perlu serta memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya,” tegasnya.

Respon Wamen Pariwisata

Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata, Ni Luh Puspa, ikut merespons larangan study tour yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam pernyataannya, Ni Luh Puspa berjanji akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah.   

"Saya juga sudah mendengar itu, kita berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait larangan itu," kata Ni Luh, saat kunjungan kerja di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (20/3/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Ni Luh mengatakan, kebijakan larangan study tour di luar daerah, dapat berdampak positif dengan meningkatkan kunjungan wisata di wilayah tersebut.

"Mudah-mudahan juga itu bisa menggerakkan wisata di wilayah itu. Jadi enggak keluar di sana, ya menghidupkan. Mudah-mudahan bisa menghidupkan," ujarnya.

Ni Luh menambahkan, larangan tersebut berpotensi mendukung perekonomian masyarakat sekitar karena adanya perputaran uang dari kegiatan wisata lokal.

Namun, ia tetap akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pariwisata di Indonesia tetap berkembang.

"Kita juga ingin masyarakat itu bisa berwisata di Indonesia saja, tidak hanya di satu kabupaten/kota atau provinsi saja, tapi juga ke daerah-daerah di sekitarnya," tandasnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id