Dedi Mulyadi Dipuji Wapres Gibran Usai Bongkar Wisata Puncak, Kini Minta Kementerian LH Bawa Bechoe

SURYA.co.id - Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menertibkan bangunan-bangunan di kawasan Puncak Bogor mendapat apresiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Tak tanggung-tanggung, Gibran mengungkap pujiannya kepada Dedi Mulyadi saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama Kadin, di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Dalam pidato singkatnya Gibran menekankan beberapa hal penting untuk para pengusaha mengedepankan industri padat karya yang berorientasi pada ekspor.

Selain itu Gibran juga mengingatkan pentingnya mengedepankan aspek lingkungan.

“Tapi bapak ibu tentu dalam pelaksanaannya mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek keberlanjutannya. Karena sekali lagi bapak ibu dampak dari perubahan iklim ini ada di depan mata. Kekeringan, banjir dan kenaikan air laut adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata,” kata Gibran di tengah sambutannya. 

Baca juga: Berani Tuding Dedi Mulyadi Otoriter karena Bongkar Bangli, Kades Srijaya Akhirnya Luluh Karena Ini

Gibran juga menampilkan foto-foto dampak banjir di Bekasi dan Sukabumi. 

"Saya mohon tantangannya di sini mencari titik keseimbangan.Kita genjot hilirisasi, tapi harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam," katanya. 

Gibran lalu mengapresiasi kepala daerah, seperti bupati, wali kota, gubernur yang aktif menjaga lingkungan. 

"Terutama paling viral, Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) yang sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi," pujinya. 

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor.

Mereka adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

Bahkan, untuk Hibisc Fantasy yang dibangun oleh perusahaan BUMD milik Pemprov Jabar bersama dengan konsorsium pengusaha, sudah dibongkar, untuk kemudian ditanami pohon kembali.  

Minta Tak Cuma Disegel

Pernyataan terbaru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa bangunan ilegal di kawasan Puncak harus dibongkar, bukan hanya disegel. 

Hal ini disampaikan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana banjir.

Dedi Mulyadi menegaskan akan mengembalikan alam Jawa Barat sesuai dengan penataan ruang demi menyelamatkan warga Jawa Barat dan Jakarta. 

Ia menekankan pentingnya pembongkaran bangunan ilegal di kawasan Puncak untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. 

"Tapi harapan saya atas nama warga Jawa Barat, jangan hanya sekadar disegel. Kalau disegel saja tak ada manfaatnya. Kenapa? Karena bangunan tetap berdiri, airnya jatuh ke bangunan, mengalir deras ke sungai, sungainya mengalami pendangkalan, bibir sungainya dipenuhi bangunan, maka banjir akan tetap terjadi. Padahal curah hujan sekarang hanya 20-30 mm, belum besar, belum ekstrem, tapi memang ekosistem kehidupannya sudah rusak," tegas Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Dedi pun meminta agar langkah lanjutan segera diambil, yakni pembongkaran bangunan-bangunan ilegal tersebut agar masalah lingkungan dapat segera diselesaikan.

"Untuk itu, semoga kawan-kawan di Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani bidang penegakan hukum nanti segera bawa bechoe ke lokasi. Bongkar dong. Kalau dengan dibongkar, maka masalahnya cepat selesai. Kalau cuma segel saja, saya takut lupa. Nanti kalau sudah kemarau, segel masih ada tapi bongkarnya tidak jadi."

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengambil tindakan nyata demi menyelamatkan lingkungan yang telah lama rusak akibat ulah manusia. 

"Yuk kita sama-sama bergerak melakukan tindakan-tindakan yang lebih nyata. Karena alam butuh tindakan nyata. Kita sudah terlalu lama berdosa kepada alam. Mari kita bertobat melakukan tindakan yang lebih dirasakan manfaatnya bagi alam dan manusia," imbau Dedi.

Segel Resort hingga Lapangan Golf 

Sementara itu, pada Kamis (13/3/2025), Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Beberapa lokasi yang disegel, diantaranya:

1. Golf dan Hotel Gunung Geulis Country Club

2. Summarecon

3. Bobocabin

4. Jelajah Handal Lintasan - glamping

5. Rainbow Hills Golf

6. PT Pinus Foresta Indonesia

7. CV Mega karya nugraha

8. PT Farm and Nature Rainbow

9. Citra Sentul City - Cluster Cardonay

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri LH Hanif Faisol menghentikan aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan untuk melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurut Zulkifli, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah merusak ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

Ia menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya. 

Sebelumnya, pada 2013, pembongkaran vila ilegal di Puncak telah dilakukan dengan melibatkan 600 personel.

Vila-vila tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan berdiri di atas lahan konservasi.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak bangunan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Ingin Semua Bangunan Ilegal di Puncak Dibongkar, Bukan Hanya Disegel"

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id