Berita Viral
Sebut Larangan Study Tour Dedi Mulyadi Berdampak Besar hingga ke PKL, Asita Mau Lapor DPRD Jabar
Larangan sekolah menggelar study tour yang diputuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, masih menjadi perdebatan.
SURYA.co.id - Larangan sekolah menggelar study tour yang diputuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, masih menjadi perdebatan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Jawa Barat (Jabar), Daniel Guna Nugraha menyebut larangan study tour itu akan menimbulkan efek domino yang besar di beberapa sektor.
Daniel menyatakan hal itu dalam diskusi ilmiah dengan tema "Pentingnya Pendidikan Luar Kelas bagi Pelajar di Jawa Barat", yang digelar di Jalan Surapati, Kota Bandung, Kamis (6/3/2025).
Selain Asita, acara ini juga menghadirkan sejumlah akademisi dari Poltekpar NHI, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Budaya Pariwisata (Disparbud) Jabar.
"Pariwisata itu kan sudah menjadi industri, banyak yang terlibat, sektornya, subsektornya banyak. Tidak hanya perjalanannya, transportasinya, destinasinya, hotel, restoran, dan catering, tetapi ternyata pedagang kaki lima juga terkena imbas," ujar Daniel Guna Nugraha.
Baca juga: Berani Sebut Larangan Study Tour Dedi Mulyadi Sebagai Musibah, Ini Alasan Kadisbudpar Kota Cirebon
Dikatakan, larangan study tour ini didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, SE Nomor: 64/PK.01/Kesra tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan Tahun 2024.
Daniel menambahkan, kebijakan ini juga mendapatkan respons dari wilayah wisata lainnya, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Dari grafik kuesioner, rata-rata sekolah menawarkan destinasinya ke luar wilayah Jawa Barat. Dan pada saat Jawa Barat ditutup kerananya, ke sebelah timur atau barat, pasti akan berdampak pada UMKM di sana, kepada tour creator. Itu sudah pasti, domino ini pasti berdampak," tegasnya.
Sebagai pelaku industri perjalanan wisata di Jabar, Daniel merasa penting bagi ASITA untuk merumuskan solusi alternatif dari sudut pandang akademik.
"Kami selaku pelaku industri perjalanan wisata di Jabar, merasa penting untuk merumuskan bersama solusi alternatif dari sudut pandang akademik," ujar Daniel.
Dari diskusi tersebut, kata dia, dihasilkan sejumlah usulan agar study tour tidak serta-merta dihilangkan, tapi dilakukan evaluasi agar mendapatkan solusi alternatif.
"Esensi study tour bagi pelajar kita banyak yang harus dievaluasi, konten kesesuaian mata pelajaran di sekolah dengan tema study tour, tata kelola persiapan dan pelaksanaan perjalanan," katanya.
Sebab, jika langsung dihilangkan maka akan ada efek domino yang besar. Tidak hanya perusahaan perjalanan wisata, tapi dampaknya bisa sampai ke pelaku usaha kecil.
"Pariwisata itu kan sudah menjadi industri, banyak terlibat, sektornya, subsektornya banyak. Tidak hanya perjalanannya, transportasinya, destinasinya, hotel, restoran, dan catering, tapi ternyata pedagang kaki lima juga terkena imbas," katanya.
Sehingga, kata dia, solusi yang ditawarkan salah satunya adalah study tour dilakukan di dalam Provinsi Jabar.
larangan study tour
larangan study tour Jawa Barat
Dedi Mulyadi
Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (A
Daniel Guna Nugraha
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Sosok Nurokhman Komisioner Komjak yang Beri Bocoran Terbaru Soal Eksekusi Silfester Matutina |
![]() |
---|
Hukuman Berat Menanti 20 Tersangka Kematian Prada Lucky, Eks KSAD Minta Tak Cukup Cuma Dipecat |
![]() |
---|
Mirip di Surabaya, Bendera Terbalik Juga Terjadi saat Upacara di Mamasa, Reaksi Paskibraka Viral |
![]() |
---|
4 Pernyataan Cak Eri Soal Bendera Terbalik saat Upacara HUT ke-80 RI di Surabaya: Tak Ada Kesalahan |
![]() |
---|
Sosok Anang Supriatna, Kapuspen Kejagung yang Beber Alasan Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.