Visi Misi Eri Cahyadi-Armuji 5 Tahun ke Depan akan Disampaikan Terbuka di Paripurna DPRD Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji akan menyampaikan secara terbuka visi misi dalam memimpin lima tahun mendatang di sidang paripuna DPRD Surabaya, Senin (3/3/2025).

Ini adalah agenda resmi setelah keduanya dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka 20 Februari 2025 dan mengikuti retreat untuk pembekalan bersama kepala daerah yang lain di Akmil Magelang, Jateng.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menuturkan bahwa Senin besok akan digelar rapat paripurna untuk penyampaian pidato Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tentang penyampaian visi-misi pemerintahan Surabaya tentang 5 tahun ke depan.

"Sebagai mitra kerja, semua legislator akan menyerap hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dijalankan Wali Kota Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji," terang Adi, Minggu (2/3/2025).

Rapat paripurna itu rencananya akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono.

Adi menjelaskan akan mengundang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Mungkin beliau berkesempatan untuk hadir di rapat paripurna ini," kata Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.

Sikap DPRD Surabaya
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyikapi visi misi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.

Politisi Gerindra ini mendesak agar keduanya fokus terhadap visi misi yang sudah dicanangkan dalam kampanye 2024.

Visi misi itu harus segera ditindaklanjuti serta menyelesaikan program-program periode pertama yang belum bisa terselesaikan.

"Masalah banjir memang masih menjadi PR Pemkot," kata Bahtiyar.

Selain banjir, penataan bangunan liar di atas sungai dan saluran juga perlu dirapikan.

Selain itu penataan kampung-kampung kumuh dan kampung ulyang belum tersentuh pavingisasi bisa segera dikerjakan.

Sementara itu, semangat efisiensi pemerintah pusat harus dijalankan Pemkot.

"Mengingat semangat efisiensi ini adalah mengurangi program anggaran yang tidak efektif untuk dialokasikan kepada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti kesehatan dan pendidikan dan menambah beasiswa pendidikan," kata Bahtiyar.