Transisi Elpji ke Gas Bumi Butuh Komitmen Pemda, Pemprov Jatim Minta PGN Bangun Jargas ke Masyarakat

Afta juga meminta agar PGN bisa membuat jaringan gas sehingga yang selama ini menggunakan elpiji 3 KG bahkan yang 12 KG, bisa beralih

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Deddy Humana
surya/Sri Handi Lestari (Sri Handi Lestari)
JARGAS BELUM MAKSIMAL - Wahyudi Anas, anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan paparannya dalam Leadership Forum PGN- PWI Jawa Timur di Surabaya. 

Selain itu, masing-masing pemerintah daerah bisa mewajibkan pembangunan perumahan baru untuk melengkapi proyek mereka dengan fasilitas penyaluran gas bumi atau CNG. Dengan begitu, penyaluran gas bumi bisa lebih cepat.

"Misalnya, wilayah Malang yang jauh dari pipa transmisi bisa dipasang fasilitas CNG,’’ paparnya.

General Manager SOR III PT PGN Tbk, Hedi Hedianto menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk bisa meningkatkan jargas di tanah air. 

"Tahun ini, target pemasangan jargas non APBN di tanah air mencapai 200.000 sambungan. Untuk Jawa Timur sendiri, kami menargetkan bisa 50.000 sampai 60.000 sambungan," tambah Hedi.

Untuk bisa menggenjot angka tersebut, PGN melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan insentif biaya pemasangan sampai ke pembangunan jaringan dalam rumah.

"Pada dasarnya memang perlu ada sinergitas untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Beberapa kali juga ada skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) yang bisa dieksplor,’’ papar Hedi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan sebenarnya Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi dengan PGN bagaimana Pemprov Jatim bisa memberikan support dalam persoalan ini.

"Apalagi saat ini adalah momen terbaik untuk melakukan percepatan peralihan energi karena pemerintah sekarang tengah melakukan efisiensi, salah satunya dengan menekan subsidi elpiji 3 KG," terang Afta.

Afta juga meminta agar PGN bisa membuat jaringan gas ke masyarakat sehingga yang selama ini menggunakan elpiji 3 KG bahkan yang 12 KG, bisa beralih ke penggunaan gas PGN.

"Kalau itu sudah dikembangkan, otomatis subsidi elpiji akan ditarik. Pelan-pelan gas melon akan dikurangi. Kalau gas melon berkurang konsumsinya otomatis subsidi juga akan berkurang,” beber Afta.

Dalam hal percepatan ini, Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi. Mengingat Pemprov Jatim telah punya PJU yang mengelola trading gas di Jatim.

"Harapan kami, ini bisa bekerjasama. Dan yang dipikirkan juga adalah tingkat ekonominya, apakah menguntungkan atau tidak jika pihak swasta masuk,” pungkas Afta. ****

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved