Ada Tragedi Kali Jagir, Komisi A Kritisi SOP Penindakan Tim Asuhan Rembulan Satpol PP Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak Yebe), mengkritisi keberadaan Tim Asuhan Rembulan Satpol PP Surabaya.

Dia minta standar operasional prodedur (SOP) dalam penertiban, baik saat penertiban terhadap pengamen, anjal, dan kelompok pelanggar ketertiban umum lainnya.

Evaluasi ini dilakukan setelah ada tragedi Kali Jagir, di mana seorang pengamen tewas setelah melompat ke Kali Jagir untuk saat ada patroli Satpol PP.

"Pendekatan humanis harus dikedepankan dan dilakukan secara nyata. Bukan sebatas slogan atau jargon. Pakai cara yang lebih manusiawi agar tidak menimbulkan korban di kemudian hari,” kata Yona yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Cak Yebe mengungkapkan, banyak laporan dari warga yang merasa resah dengan tindakan aparat di lapangan.

Dia meminta petugas menghindari praktik represif dan berlebihan saat melakukan penertiban.

Lebih jauh, dia mengkritisi keberadaan Tim Asuhan Rembulan yang selama ini ditugasi menangani gelandangan dan pengemis.

Menurut dia, kinerja tim tersebut perlu dikaji ulang agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktik di lapangan.

Cak Yebe menilai kejadian di Kali Jagir menjadi peringatan keras bagi Pemkot Surabaya.

Oleh karena itu, dia berharap Pemkot benar-benar serius membenahi sistem pengawasan dan pembinaan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Selain mendesak evaluasi SOP, Yona juga meminta Satpol PP membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan warga penting agar kebijakan penertiban berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan resistensi.

“Satpol PP harus merangkul. Mari bikin teduh dan ciptakan rasa simpatik masyarakat. PKL, pengamen atau siapa pun,” tutur Yona.

Dengan adanya evaluasi ini, Cak Yebe berharap Satpol PP bisa menjadi aparat penegak perda yang lebih persuasif dan dekat dengan warga.

Dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.

Kalau Satpol PP humanis, masyarakat juga akan lebih menerima dan mendukung kebijakan pemerintah.