Transisi Elpji ke Gas Bumi Butuh Komitmen Pemda, Pemprov Jatim Minta PGN Bangun Jargas ke Masyarakat

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengakui bahwa transisi energi dari elipiji 3 KG ke gas bumi masih jauh dari yang diharapkan.

Penyebabnya, masih kecilnya realisasi pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga.  Hal ini disampaikan Wahyudi Anas, anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) hanya mencapai 818.000 sambungan. Masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan," kata Wahyudi saat hadir dalam Leadership Forum PGN- PWI Jawa Timur di Surabaya belum lama ini.

Anas menjelaskan, pembangunan jargas sebenarnya masuk ke PSN (Proyek Strategis Nasional).

"Namun, kenyataannya realisasinya masih jauh dari rencana. Sehingga upaya untuk melakukan transisi energi dari elpiji 3 KG menuju gas bumi masih belum ideal. Sementara kebutuhan gas rumah tangga sangat besar," lanjut Wahyudi.

Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan, pemakaian gas untuk bahan bakar memasak menyerap 87,66 persen dari total bauran energi. 

Tempat kedua merupakan kayu bakar dengan kontribusi 11,5 persen. Sedangkan, kontribusi energi listrik, minyak tanah dan arang tak sampai 1 persen meskipun digabungkan.

Hal tersebut menjadi dilema karena kebutuhan elpiji yang bisa dipasok dari suplai domestik hanya mencapai 18 persen. Sisanya harus didapat dari impor. 

Kondisi tersebut membuat realisasi subsidi elpiji 3 KG mencapai Rp 76,2 triliun. ’’Realisasi tersebut memang 8 persen di bawah anggaran yakni Rp 82,8 triliun. Karena harga elpiji global memang sedang turun,’’ jelas Wahyudi Anas.

Menurutnya seharusnya pemenuhan kebutuhan bahan bakar dapur melalui jargas bisa mengurangi beban tersebut.

"Apalagi, pasokan gas bumi di Jawa Timur sedang mengalami suprlus. Jaringan Jatim-Jateng masih surplus 134,28 mmscfd," tambah Wahyudi.

Wahyudi juga mengakui, tantangan pengadaan jargas adalah investasi pemasangan jaringan yang masih cukup tinggi. Namun ia mengatakan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengakali hal tersebut.

"Di Sleman ada proyek percontohan yang digagas PGN, di mana satu perumahan memasang jargas dan kantong penyimpanan CNG. Jadi CNG diantar ke perumahan tersebut lalu dinikmati penghuni perumahan,’’ terangnya.

Untuk bisa menjalankan rencana tersebut perlu dukungan dari pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah pada akhirnya menjadi juru kunci dalam upaya pengembangan jargas.  

Mereka bisa mempermudah perizinan atau memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan.