Diingatkan Tantangan Efisiensi Anggaran, Khofifah Tetap Adakan Mudik Gratis Lebaran Tahun Ini

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - DPRD Jatim mengingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030.

Di antaranya terkait efisiensi anggaran dan potensi penurunan PAD Jawa Timur ke depan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf di sela rapat paripurna penyampaian visi-misi Gubernur, Sabtu (1/3/2025). 

Paripurna itu diawali dengan serah terima jabatan dari Adhy Karyono sebagai PJ Gubernur kepada Khofifah, Gubernur Jatim hasil Pilkada 2024 dan disaksikan Forkopimda Jatim. 

"Tantangan ke depan tentu tidak mudah di tengah instruksi efisiensi oleh pemerintah pusat," kata Musyafak saat memimpin rapat paripurna dengan didampingi oleh jajaran Wakil Ketua DPRD Jatim. 

Sebagai informasi, efisiensi anggaran sebelumnya dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. 

Dalam pandangan dewan, efisiensi memang menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemerintah daerah. 

Sehingga, di hadapan Khofifah-Emil dalam rapat paripurna, Musyafak menyinggung tantangan efisiensi dalam periode kedua ini. 

Selain soal efisiensi anggaran, tantangan lain adalah terkait potensi penurunan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Hal ini lantaran menyesuaikan dengan regulasi terbaru. 

Namun Musyafak menegaskan di tengah berbagai tantangan itu, DPRD Jatim sebagai lembaga legislatif berkomitmen untuk mengawal Pemprov Jatim. 

"Kami akan bersama-sama mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur," ungkap politisi PKB itu. 

Sementara di hadapan para anggota DPRD Jatim, Khofifah memaparkan visi misi untuk Jawa Timur lima tahun ke depan.

Sejumlah program prioritas ke depan itu tercantum dalam Nawa Bakti Satya jilid II disesuaikan dengan Asta Cita yang diusung pemerintah pusat. 

Pertama adalah Jatim Sejahtera. Hal ini digagas untuk mempercepat pengentasan kemiskinan baik di kota maupun desa. Di antara program prioritas yang akan dijalankan adalah PKH Plus, Jatim Puspa, Desa Berdaya, Desa Devisa ataupun Klinik Bumdes. 

Kedua adalah Jatim Kerja yang disebut sebagai upaya untuk mendorong banyak terbukanya lapangan kerja dengan strategi pembangunan ekonomi yang tidak saja menjawab sektor industri jasa dan perdagangan, tetapi juga termasuk stabilitas harga bahan pokok dan penguatan UMKM. 

"Untuk program prioritas yang akan kami jalankan di antaranya adalah melanjutkan millenial job center, One Pesantren One Product serta pembiayaan UMKM," jelas Khofifah.