Demo Tolak Efisiensi , Mahasiswa Kediri Tegaskan Anggaran Pendidikan Lebih Penting Dari Makan Gratis

Mahasiswa menolak efisiensi yang dinilai membawa dampak buruk di berbagai sektor, terutama bagi masyarakat kecil

Penulis: Isya Anshori | Editor: Deddy Humana
surya/isya anshori
SUARAKAN ASPIRASI RAKYAT - Mahasiswa Kediri menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap dengan demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (21/2/2025) sore. Aksi ini diwarnai pembakaran ban dan penutupan jalan selama tiga jam di dua arah Jalan Soekarno-Hatta, Doko, Ngasem. 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Aksi mahasiswa turun ke jalan juga terjadi di Kabupaten Kediri, bersama rekan-rekannya di Bondowoso dan Ponorogo, Jumat (21/2/2025).

Membawa tajuk 'Indonesia Gelap', ratusan mahasiswa mendatangi DPRD Kabupaten Kediri juga untuk menyuarakan penolakan pada efisiensi anggaran.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menerapkan penghematan lewat efisiensi anggaran pusat dan daerah berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan. Salah satunya kekhawatirannya adalah merosotnya kualitas SDM akibat pemangkasan anggaran sektor pendidikan.

Aksi ini diwarnai dengan pembakaran ban dan penutupan jalan selama 3 jam di dua arah Jalan Soekarno-Hatta, Doko, Ngasem.  

Sekitar 200 mahasiswa tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Di depan gedung DPRD, mereka langsung membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. 

Beberapa di antaranya bertuliskan "Dulu Sok Cinta Rakyat, Kini Cinta Duit Rakyat" serta "Efisiensi Anggaran Ndasmu". Bahkan ada poster bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dengan mata tertutup bertuliskan "Efisienshit".

Mahasiswa menolak efisiensi yang dinilai membawa dampak buruk di berbagai sektor, terutama bagi masyarakat kecil.

Dalam orasinya, salah satu mahasiswa, Syaiful Amin menegaskan bahwa kebijakan tersebut lebih merugikan rakyat kecil dibandingkan kelompok masyarakat atas. 

"Saudara semua, aturan baru ini sangat merugikan kami, terutama rakyat kecil," seru Syaiful dalam orasinya. 

Menurutnya, efisiensi anggaran berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berkurangnya layanan publik. Sementara kelompok masyarakat ekonomi atas tidak terlalu terdampak karena kebutuhan mereka tetap terpenuhi.  

Aksi semakin memanas ketika seorang orator memanjat gerbang DPRD dan menyuarakan tuntutannya. Mahasiswa menuntut perwakilan dewan untuk menemui mereka dan menyampaikan aspirasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi polemik.  

Setelah beberapa saat, Ketua Bakesbangpol Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko bersama perwakilan sekretariat dewan akhirnya keluar menemui massa. 

Namun mereka menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, sehingga tidak ada yang bisa menerima audiensi saat itu.  

Kecewa dengan jawaban tersebut, mahasiswa berupaya masuk ke gedung DPRD, tetapi berhasil dihalau oleh aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga.  

Koordinator aksi, Shelfin Bima Prakosa menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran perlu dikaji ulang karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. 

Halaman
12
Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved