Sengketa Pilkada Tulungagung, Dalil Gugatan Mardinoto Disebut Kabur dan Tak Berwenang Disidangkan MK

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) Tulungagung, Jumat (17/1/2025). 

Perkara dengan nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diajukan pasangan calon nomor urut 3, Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti (Mardinoto).

Sidang digelar untuk mendengarkan jawaban termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung. Prinsipal termohon, Anjar Nawan Yusky Eko Prastyo memaparkan sejumlah jawaban terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon. 

KPU Tulungagung menilai, MK tidak punya kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini. Alasannya, pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan KPU Tulungagung.

Permohonan pemohon hanya berdasar dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada, sehingga bertentangan dengan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Dalam peraturan itu menjelaskan posita dan petitum harus menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan pemohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

KPU juga menilai pengajuan permohonan telah melewati batas waktu yang diatur. Dasarnya penetapan suara diumumkan, Kamis (5/12/2024) pukul 1859 WIB.

Sementara permohonan Mardinoto diajukan Selasa (10/12/2024) pukul 00.45 WIB, dan mengajukan perbaikan, Kamis (12/12/2024) pukul 10.50 WIB. “Sehingga dengan demikian termohon menyimpulkan permohonan ini telah lewat waktu,” ujar Anjar.

KPU Tulungagung juga menilai, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Hal ini disebabkan selisih suara untuk mengajukan permohonan melebihi ambang batas 

Mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 158, kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, batas selisih suara yang bisa diterima adalah 0,5 persen dari suara sah.

Faktanya jumlah penduduk Tulungagung adalah  1,135,572 jiwa, sementara selisih suara paslon Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin dan paslon 03 adalah  97.775 suara atau 16,14 persen.

Dengan 587.249 suara sah, maka ambang batas yang diperbolehkan mengajukan gugatan adalah  2.936 suara. 

KPU Tulungagung juga menilai permohonan paslon 01 kabur. Sebagai contoh dalil keterlibatan 180 kepala desa, namun tidak disebutkan siapa yang melakukan, di mana, dan menguntungkan siapa, serta apakah menguntungkan suara paslon. 

Demikian juga dalil adanya politik uang, namun tidak dapat membuktikan siapa yang memberikan, kepada siapa diberikan, dan untuk memilih paslon berapa. *****