Keburu Anggarkan Rp 10 Miliar, Pemkab Probolinggo Malah Belum Memulai Program Makan Gratis

pemda masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dalam pelaksanaan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto

Penulis: Ahsan Faradisi | Editor: Deddy Humana
surya/Ahsan Faradisi (ahsan1234)
Anggota Polres Probolinggo melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis atau MBG. Tunggu juknis dari pemerintah pusat. 


SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Semua pemerintah daerah dipastikan harus menguras APBD untuk membiayai program makan-makan gratis bertajuk makan bergizi gratis, makan siang gratis, atau makan bergizi.

Tidak terkecuali Pemkab Probolinggo yang sudah menyisihkan anggaran Rp 10 miliar untuk merealisasikan program yang disebut Makan Bergizi Gratis (MBG) itu.

Program itu sudah memberi makan anak-anak sekolah di beberapa daerah. Tetapi dengan anggaran di atas itu, Pemkab Probolinggo justru belum memulainya.

Alasannya, pemda masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dalam pelaksanaan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma mengungkapkan, masih ada kendala dalam pelaksanaan program makan gratis itu. Salah satu hambatannya adalah belum adanya juknis.

"Hingga sampai saat ini, belum ada juknis yang jelas terkait sasaran dan mekanisme program tersebut. Kira-kira kelompok yang menjadi sasaran apa, kalau isunya ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah," kata Oka, Rabu (8/1/2025).

"Sampai kini kita belum mengidentifikasi berapa jumlah ibu hamil, berapa jumlah balita, berapa jumlah anak sekolah. Jadi belum teridentifikasi berapa anggaran untuk berapa sasaran," tambah Oka.

Sedangkan anggaran Rp 10 miliar yang disiapkan pemda, dinilai belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan MBG.

"Sekitar Rp 10 miliar untuk MBG, tetapi apakah angka menjadi pagu yang tidak bisa diubah-ubah, kami tidak mengerti. Bahkan eksekutif pun pasti menunggu juknis perihal penyerapan anggarannya," ujarnya. 

Sementara PJ bupati probolinggo, Ugas Irwanto membenarkan pihaknya menunggu juknis dari pemerintah pusat. Tetapi Ugas menegaskan dukungannya pada program tersebut. 

"Sampai detik ini pemkab belum pernah diajak rakor atau koordinasi. Saat ini kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis ini," ungkap Ugas. *****

 

Sumber: Surya
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved