Sosok Yulius Setiarto Anggota DPR yang Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan Soal Partai Coklat

SURYA.co.id - Sosok Yulius Setiarto mendadak jadi sorotan gara-gara pernyataannya yang kontroversial terkait Partai Coklat.

Ia bahkan sampai harus disidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR hari ini, Selasa (3/12/2024).

Hal ini merupakan buntut dari pernyataannya terkait "partai coklat" atau pengerahan aparat kepolisian

"Iya (besok) 14.30 (WIB)," kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi, Senin (2/12/2024), melansir dari Kompas.com.

Menurut Dek Gam, besok MKD tidak hanya menggelar sidang terhadap Yulius saja. Melainkan ada beberapa kasus yang disidangkan.

Selain sidang terhadap Yulius, kasus lainnya yang akan disidang terkait dugaan pelanggaran terhadap anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nuroji dan anggota DPR Fraksi PDI-P Haryanto.

"Hari ini MKD enggak ada kayaknya ya. Saya mau ke kantor enggak ada kayaknya. Besok dari pagi tuh," ucap Dek Gam.

Berdasarkan informasi agenda yang diterima Kompas.com, Yulius akan disidang terkait pernyataannya soal pengerahan partai cokelat di media sosialnya.

Menurut Dek Gam, tidak hanya satu laporan terhadap Yulius yang masuk ke MKD DPR, tetapi ia belum mengetahui rinci soal detil kasusnya.

"Pak Yulius ada yang laporin lagi kayaknya. Sudah masuk laporannya, enggak cuma satu. Saya belum tau kasusnya apa," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Nazaruddin memastikan MKD akan memeriksa setiap anggota yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran.

Dia juga menekankan, MKD DPR RI akan betul-betul ini menegakan etik dan moral setiap anggotanya.

"Yang jelas, siapapun, partai apapun, ya sudah keterangannya kita minta klarifikasinya. Kalau memang terbukti salah ya kita hukum," kata Dek Gam.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.

Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.