Di Tengah Dugaan Korupsi Whoosh, Menkeu Purbaya Angkat Bicara, Sepakat dengan Pernyataan Jokowi

SURYA.co.id - Di tengah hebohnya kasus dugaan korupsi Whoosh, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut angkat bicara.

Menkeu Purbaya tampak sepakat dengan pernyataan Jokowi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial.

Menurutnya, proyek transportasi modern ini juga dirancang untuk mempercepat pertumbuhan kawasan di sekitar jalur lintasnya.

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025), melansir dari Kompas.com.

Ia mengakui, dampak ekonomi dari kehadiran Whoosh belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat.

Saat ini, Whoosh melayani empat titik pemberhentian utama, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) bukan proyek yang diukur dari sisi keuntungan semata, melainkan sebuah investasi sosial jangka panjang.

Menurut Jokowi, kehadiran Whoosh merupakan solusi atas kemacetan parah yang selama puluhan tahun membebani kawasan Jabodetabek dan Bandung.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ungkap Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).

Kerugian besar itu, kata Presiden, menjadi alasan utama pemerintah menghadirkan berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

“Tujuannya agar masyarakat beralih ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelasnya.

Jokowi menekankan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak diukur dari besarnya laba, tetapi dari dampak sosial seperti efisiensi waktu, penurunan polusi, hingga peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” tegasnya.