Belanja Pegawai Rp 1,7 Triliun Kuras APBD 2025, Pemkab Jember Dituntut Genjot Sektor Pendapatan

SURYA.CO.ID, JEMBER - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jember menyoroti tingginya belanja pegawai yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dalam sidang paripurna, Selasa (19/11/2024).

Dalam RAPBD 2025, Pemkab Jember memproyeksikan sebesar Rp 1.705.642.472.531 atau Rp 1,7 triliun untuk belanja pegawai selama setahun.

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Khurul Fatoni menilai alokasi belanja pegawai sebesar itu telah menyedot APBD 2025 sebesar 31 persen.

"Padahal belanja pegawai notabene telah dibatasi maksimum hanya 30 persen. Namun kita ketahui bersama bahwa pada RAPBD 2025 malah dianggarkan mencapai 31 persen," kata Khurul.

Menurutnya, Pjs Bupati Jember perlu memberikan penjelasan secara rasional terkait alokasi belanja pegawai yang melebihi batas aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Padahal mengacu pengalaman yang lalu, tingginya belanja pegawai pada 2024 ternyata tidak membawa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jember ke 10 besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur," ulas legislator yang akrab disapa Toni ini.

Justru, kata Toni, nilai SAKIP Jember berada di urutan terakhir dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur pada 2024. Toni mengaku tidak ingin hal tersebut terulang lagi pada 2025.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto menjelaskan, alokasi anggaran belanja pegawai yang melebihi batas maksimum itu merupakan warisan bupati sebelumnya.

"Dan tidak mungkin kami harus mempensiunkan dini begitu banyak ASN. Termasuk di dalamnya PPPK dan memang yang harus digenjot adalah dari sisi pendapatan daerahnya," kata Widarto.

Widarto merasa, menambahkan alokasi belanja pegawai adalah jalan tengah yang perlu ditempuh. Sebab mempensiunkan dini banyak ASN bukan solusi bagus, karena hal itu akan memicu kekacauan birokrasi.

"Kalau kami memberhentikan begitu banyak ASN, bisa dibayangkan bagaimana keributan itu terjadi. Maka kinerjanya harus ditingkatkan, pendapatannya ditingkatkan agar tidak terus menyalahi aturan dan membebani anggaran," kata legislator Fraksi PDIP ini.

Sementara Pjs Bupati Jember, Imam Hidayat tidak bersedia diwawancarai usia paripurna pandangan umum Fraksi terhadap R-APBD 2025.

"Nota jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi masih nanti malam. Kok sudah ditanya sekarang. Seharusnya wawancarai saja DPRD," gerutu Imam. *****