Dinas Kominfo Jatim Terus Sosialisasi Aplikasi Majadigi, Sediakan Informasi Wisata Hingga Loker

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, terus menyosialisasikan aplikasi terintegrasi milik Pemprov Jatim yang disebut dengan Majapahit Digital atau Majadigi.

Sejak diresmikan bulan lalu, aplikasi ini menjadi solusi agar warga Jatim tak bingung untuk mendapatkan berbagai layanan online di Pemprov Jatim.

Cukup dari satu aplikasi Majadigi yang sudah bisa diunduh gratis di App Store ini, warga Jatim bisa menikmati sejumlah layanan seperti Klinik Hoax, Open Data, Berita Jatim, layanan RSUD Dr Soetomo, layanan perizinan, Rumah ASN, agenda pariwisata, informasi lowongan kerja dan informasi pelatihan kerja.

"Majadigi ini adalah usaha Pemprov Jawa Timur memberikan portal digital kepada seluruh masyarakat dalam hal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yg berbasis website dan mobile. Tidak hanya layanan provinsi tetapi juga layanan di kab/kota se-Jatim,” urai Sherlita, Kamis (7/11/2024).

Sebagai tahap awal layanan ini selain menyediakan layanan di bawah kewenangan provinsi juga terintegrasi dengan layanan kab/kota.

Untuk layanan kab/kota yang sudah terintegrasi adalah Surabaya, Banyuwangi dan Tuban,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan Majadigi ini juga sengaja disiapkan Jatim untuk diintegrasikan dengan portal layanan nasional yang dibangun oleh Govtech (Government Technology) Indonesia yaitu INA Digital.

Integrasi Majadigi ini menggunakan sistem Single Sign On (SSO), di mana pengguna dapat mengakses berbagai layanan dengan satu kredensial.

Sejauh ini Majadigi mengintegrasikan layanan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan portal Banyuwangi, Surabaya dan Tuban.

"Portal Majadigi ini ke depannya diharapkan dapat terintegrasi dengan portal layanan nasional yang saat ini sedang dikembangkan Govtech Indonesia INA Digital," terang Sherlita.

Pembuatan Portal Majadigi merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.9.3.2/92/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Selain itu juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.8.5/2887/Bangda Hal Penunjukan Pemda Piloting Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Belanja SPBE dan Konsolidasi Layanan Digital dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya dan Banyuwangi ditunjuk sebagai piloting.

Di sisi lain, Sherlita juga menjelaskan bahwa integrasi yang telah dibangun Jatim tak hanya soal layanan, namun juga integrasi data di mana Pemprov Jatim sudah memiliki Satu Data (Sata) Jatim.

Sata Jatim adalah tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut dapat dibagi pakai antar instansi baik pusat maupun daerah.