BPS Catat Warga Miskin di Kabupaten Mojokerto Turun di Angka 9,37 Persen di Tahun 2024

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto menyatakan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan sebesar 4,14 ribu orang.

"Rinciannya dari 108,72 ribu orang pada 2023 menjadi 104,58 ribu orang kategori maskin. Untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto sebesar 9,37 persen, pada Maret 2024," kata Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto di bawah angka kemiskinan Jawa Timur yaitu di angka 9,79 persen.

Dari laporan tahunan BPS, garis kemiskinan (GK) di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 508.618  per kapita per bulan pada Maret 2024 dan meningkat 4,54 persen atau sebesar Rp 22.098 dibandingkan bulan Maret 2023 lalu.

Untuk rata-rata rumah tangga kategori miskin memiliki 5,02 orang anggota rumah tangga, sehingga besarnya GK per rumah tangga miskin sebesar Rp 2.553.262 per rumah tangga miskin per/ bulan.

Penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan, untuk  P2 di Kabupaten Mojokerto sebesar 0,19 pada Maret 2024 dan mengalami penurunan 0,21 poin Maret 2023.

Sedangkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menjadi patokan indikator BPS.

"Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Mojokerto Maret 2024 sebesar 1,01, yang mengalami penurunan 0,72 poin dibandingkan Maret 2023," ungkap Dwi Yuhenny.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi menjelaskan Pemda komitmen penghapusan kemiskinan telah menjadi program prioritas, sehingga ada sejumlah program inisiatif dalam penurunan kemiskinan ekstrem.

Program-program inisiatif Pemkab Mojokerto guna penurunan kemiskinan ekstrem, yakni pengurangan beban pengeluaran berupa bantuan sosial untuk masyarakat miskin, beasiswa dan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.

Peningkatan pendapatan melalui bantuan permodalan usaha mikro, bantuan sarana prasarana perdagangan dan pendidikan pelatihan kewirausahaan.

"Didukung juga pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, perbaikan rumah tidak layak huni. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi layak," bebernya.

Dikatakan Bambang, Pemkab Mojokerto memiliki strategi konkret dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan pemutakhiran data kemiskinan dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Data kemiskinan ini diverifikasi oleh desa melalui pendataan keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.

"Data ini disepakati dalam forum musyawarah desa dan dikembalikan kepada Kemenko PMK. Inilah yang dijadikan sebagai dasar pemberian bantuan, sehingga bantuan lebih tepat sasaran," pungkasnya.