Hasil Kongres Sejalan Dengan Visi Misi Pemkab Trenggalek, PDIP Tetap Bertekad Kritisi Pemerintah

"Setelah ini kita juga akan melakukan pemilihan di tingkat wilayah, lalu di tingkat cabang, tingkat kecamatan, dan tingkat desa," ucap Doding

Dokumentasi Pribadi Doding Rahmadi
VISI PEMDA - Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi menghadiri bimbingan teknis dan kongres PDI Perjuangan di Sanur Bali, Jumat (1/8/2025). Doding menyampaikan visi misi Pemkab Trenggalek selaras dengan hasil Kongres PDIP. 

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Pengurus DPC PDI Perjuangan (PDIP) Trenggalek menyampaikan hasil bimbingan teknis (Bimtek) dan kongres DPP PDIP di Sanur, Bali.

Sekretaris DPC PDIP Trenggalek, Doding Rahmadi menyebutkan dalam Bimtek tersebut ditekankan agar DPRD punya peran lebih signifikan dalam pemerintahan dengan tujuan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Secara umum visi-misi Kabupaten Trenggalek itu sudah sama dengan kemauan dari DPP PDIP yaitu agar menjaga alam kita," ucap Doding, Kamis (7/8/2025).

Kabupaten Trenggalek sendiri sudah mencita-citakan agar mencapai daerah dengan net zero carbon pada  2045. Selain itu Pemkab Trenggalek juga gencar mendorong ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Selain itu PDIP juga menekankan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang mana hal tersebut selaras dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Trenggalek.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Trenggalek tersebut menjelaskan hasil kongres PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum hingga tahun 2030.

"Setelah ini kita juga akan melakukan pemilihan di tingkat wilayah, lalu di tingkat cabang, tingkat kecamatan, dan tingkat desa," ucap Doding.

DPP PDIP memberikan batas akhir pelaksanaan pemilihan tersebut harus selesai pada akhir tahun 2025. Batas waktu tersebut juga sudah sesuai dengan masa kerja pengurus PDIP Trenggalek yang habis pada akhir tahun 2025. "Makanya akhir tahun 2025 kita harus selesai," tegasnya.

Lebih lanjut dalam kongres tersebut, juga dibahas arah politik PDIP dalam pemerintahan yaitu sebagai penyeimbang.

Sesuai dengan ideologi partai, PDIP akan mendukung program pemerintah jika itu memang untuk rakyat.  "Sebaliknya jika kebijakan tersebut dianggap kurang tepat dan tidak berpihak pada masyarakat maka PDIP akan mengkritisinya," pungkasnya. ****

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved