Kadin Jatim Tolak Pasal Pengaturan Industri Hasil Tembakau dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes

Australia sebagai negara pertama yang menerapkan kemasan polos (plain packaging), punya peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal per 2023 mendekati 30 persen.

Salah satu penyebab meningkatkanya konsumsi BKC Ilegal adalah diberlakukannya pengaturan plain packaging tersebut, di mana konsumen di australia sulit membedakan antara produk legal dan ilegal.

"Aturan lain dalam PP 28/2024 yang juga menjadi perhatian adalah terdapat dalam pasal 431 tentang pembatasan tar dan nikotin pada rokok konvensional," tambah Sulami Bahar, Wakil Ketua Umum Bidang Wajib Cukai dan Pemberdayaan Perempuan Kadin Jatim.

Aturan ini diyakini akan menghilangkan karakter produk tembakau khas Indonesia, yaitu kretek, dan berpengaruh pada serapan tembakau lokal yang menjadi sumber mata pencaharian jutaan petani di Indonesia.

"Selain itu, pasal 432 terkait larangan bahan tambahan, Kadin merasa pasal ini menimbulkan potensi implementasi yang tidak tepat di lapangan mengingat belum adanya aturan jelas terkait apa saja bahan-bahan apa yang masuk di dalam larangan," papar Sulami.

Pemerintah juga memberlakukan pelarangan penjualan dalam radius 200 meter dan iklan dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan.

Hal ini tentunya sangat diskriminatif bagi pelaku usaha dan pedagang kecil yang juga menopang ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, efek domino yang ditimbulkan akan berimbas pada pendapatan daerah, juga mengancam keberadaan industri kreatif yang selama ini banyak ditopang oleh iklan produk tembakau.

Senada dengan Kadin Jatim, Wakil Ketua Perkumpulan Pengusaha E-Liquid Indonesia (PPEI), Agung Subroto mengatakan bahwa PP 28/2024 & rancangan Permenkes ini sangat eksesif.

"Pelaku industri rokok elektronik mayoritas adalah UMKM dan bagian dari industri kreatif, tentu aturan ini akan menyebabkan banyak usaha gulung tikar," tambah Agung.

Sebelum adanya PP 28/2024 tentang Kesehatan, IHT telah menghadapi banyak tekanan regulasi.

Dari 446 regulasi yang mengatur IHT, sebanyak 400 (89,68 persen) berbentuk kontrol, 41 (9,19 persen) lainnya mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya 5 (1,12 persen) regulasi yang mengatur isu ekonomi/kesejahteraan.