Sinergi Apindo dan Kemenaker untuk Kuatkan Sektor Ketenagakerjaan di Indonesia

Tetapi juga membutuhkan skill yuang tidak kecil.

Dalam Rakerkonas XXXIII di Surabaya ini juga melahirkan MoU antara Kemenaker RI dengan Apindo.

Nota kesepamahan itu meliputi Percepatan Pelaksanaan Struktur Skala Upah (SUSU), Hubungan Industrial Pancasila sesuai Permenaker 76/2024, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Informasi Lowongan Kerja dan Pemagangan.

Dalam rakerkonas hari kedua ini juga menghadirkan dialog yang tidak kalah menarik.

Burhanuddin Abdullah, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Koalisi Indonesia Maju mengakui peran swasta (pengusaha) dalam membangun Indonesia.

“Pemerintah yang akan datang optimistis pertumbuhan ekonomi terapai 8 persen. Ini bukan omong kosong. Toh, di era Presiden Soeharto (tahun 1996) pernah. Artinya di era Prabowo (Subianto) juga bisa. Jadi, sinergi dengan swasta sangat dibutuhkan,” ungkap Burhanuddin.

Dia juga membeber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013-2023 rata-rata di rentang 5 persen.

Ia juga menyoroti sektor industri dalam satu dekade tidak banyak berubah.

Kondisi ini menunjukkan struktur ekonomi Indonesia jalan di tempat.

Kurangnya diversifikasi produk ekspor dan ketergantungan komoditas bahan mentah berkontribusi terhadap kondisi makro ekonomi nasional.

Namun demikian, target pertumbuhan 8 persen tidak bisa mengabaikan geopolitik, fragmentasi geoekonomi, pelemahan ekonomi China, penguatan dolar Amerika Serikat, suku bunga tinggi di negara maju, dan pengetatan fiskal di negara maju.

“Nah, kolaborasi dengan pengusaha ini penting dalam mendukung program pemerintah di periode yang akan datang. Kebetulan pemerintah yang akan dtang memiliki program kerja yang meliputi Ekonomi Pancasila, Delapan Asta Cita, Delapan Program Hasil Terbaik Cepat, dan 17 Program Prioritas,” papar Burhanuddin.

Ketua Umum DPN Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan tugas organisasi yang ia pimpim makin berat ke depannya.

Ke depan perlu memberi rekomendasi dalam roadmap untuk menyempurnakan kebijakan pada pemerintah anyar.

“Tugas kami kedepan akan makin berat, karena harus memberikan rekomendasi roadmap perekonomian kepada presiden terpilih. Di sinilah (Rakerkonas) perlu memperkuat kemitraan strategis, dengan melibatkan pengusaha dan pemerintah,” ujar Shinta.