Sebut Fasilitas Kurang, Aliansi Mahasiswa UPN Veteran Jatim Pertanyakan Transparansi Keuangan Kampus

Lipsus UKT Universitas di Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA – Kosongnya jabatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) tak membuat aktivis di kampus bela negara ini berdiam.

Melalui Aliansi Mahasiswa UPN Veteran Jatim, mereka terus mengadvokasi hak mahasiswa sejak tahun 2021.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa UPN Veteran Jatim, Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz, mengungkapkan sejauh ini banyak keluhan terkait fasilitas yang tidak sebanding dengan besaran UKT dari berbagai fakultas.

Pihaknya juga secara konsisten meminta audiensi dengan pihak birokrasi kampus untuk mendapat transparansi penetapan UKT dan penggunaannya.

Baca juga: Calon Mahasiswa dari Keluarga Tak Mampu Bisa Pilih IPI Rp 0 di Jalur Mandiri 2024 UPN Veteran Jatim

“Sudah audiensi dan berbicara tentang fasilitas, kami hanya diberikan janji manis dan dijanjikan perbaikan dengan waktu dekat. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dengan fasilitas yang kami tuntut. Bahkan pihak universitas cenderung mengabaikan permintaan kami,üngkap mahasiswa Fakultas Hukum ini.

Bahkan hingga saat ini dikatakan Iqbal, berbagai respon pihak universitas pada aliansi yang terkesan mengabaikan saat mahasiswa mempertanyakan peruntukan UKT dan IPI.

Hingga menimbulkan gejolak dan aksi untuk mempertanyakan transparansi keuangan kampus.

Padahal menurutnya, audiensi ini sebagai wadah diskusi antara birokrasi dengan mahasiswa.

“Ketika kami menanyakan transparansi keuangan pihak rektorat, sebenarnya uang UKT tiap semester digunakan untuk apa. Ketika menanyakan hal tersebut, justru pihak berwenang terkesan menutupi. Jadi birokrasi menutupi bagaimana alur keuangan hingga hak fasilitas belum bisa dirasakan maksimal oleh mahasiswa,” paparnya.

Ia pun yakin jika UKT saat ini tidak sepadan dengan fasilitas yang diberikan.

Pasalnya hamper di tiap fakultas mahasiswa mengeluhkan fasilitas dan tenaga pendidikan yang dirasa masih kurang.

Dengan tidak adanya keterbukaan informasi pengelolaan kampus dalam hal ini penetapan dan peruntukan UKT dan IPI pada mahasiswa.

Iqbal tidak bisa memastikan jika tidak ada praktek korupsi ataupun gratifikasi dalam seleksi jalur mandiri.

“Hingga saat ini mahasiswa diminta tidur, sudahlah mahasiswa tunggu saja. Sehingga kami juga menanyakan aliran keuangan UPN Jatim ini sudah sesuai dengan semestinya atau ada permainan korupsi dan gratifikasi,”tegasnya.

Ia pun merasa transparansi keuangan bukan hal yang bisa diremehkan, sehingga tujuan besar Aliansi Mahasiswa saat ini mengetahui aliran keuangan itu sudah berjalan dengan baik atau ada kecacatan.