Selain Kelebihan Bayar Honor, Pemkab Situbondo Juga Belum Tagih Sewa Ruko Pasar Mimbaan Rp 3,2 M

Pansus juga belum menelusuri apakah ada dari 122 ruko itu yang diduga sudah menjadi hak milik, karena masih harus mendengar penjelasan dari dinas terkait. "Pansus pun khawatir dengan dugaan adanya transaksi jual beli, sehingga ada penyewa yang malah merasa memiliki," tegas Johan.

Dengan adanya dugaan itu, lanjut Johan, maka bisa jadi para penyewa ruko mengklaim telah menempati aset daerah itu. "Dugaan itu belum terungkap, jadi nanti kita telusuri siapa orangnya dan di mana titiknya," janjinya.

Sementara Kepala Diskoperindag Pemkab Situbondo, Edy Wiyono membenarkan adanya temuan sewa ruko yang belum terbayar sebesar Rp 3,2 miliar dalam LHP BPK.

Menurut Edy, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya sesuai saran BPK agar melakukan proses perjanjian baru di tahun 2023. "Seharusnya MoU itu sudah dan diterbitkan," kata Edy.

Ia menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat perjanjian untuk 122 penyewa aset daerah itu, namun yang menandatangi perjanjian hanya lima penyewa.

"Kita sudah memaksa dan bahkan melayangkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan tembusan kepada Inspektorart, termasuk kepada Satgas PAD," ungkap Edy.

Dari adanya surat peringatan itu memang ada beberapa penyewa yang kemudian membayar, tetapi hanya sebesar Rp 823 juta. Tetapi ada asumsi dari BPK bahwa pembayaran sewa itu belum ada surat perjanjiannya.

"Makanya BPK menyarankan kepada Diskoperindag untuk membuat proses perjanjian sebagai dasar pembayaran," pungkasnya. *****