Kualitas Padi Variets BK Tidak Bagus, DPRD Situbondo Minta Anggaran Pembibitan Rp 1,2 Miliar Dihapus

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Rencana penyebarluasan bibit padi varietas BK1 dan BK2 yang diproyeksikan memacu produktivitas pertanian di Situbondo, mendapat penolakan dari kalangan dewan.

Penolakan itu dilontarkan Komisi II lantaran melihat perkembangan padi BK yang tidak sesuai harapan.

Ketua Komisi II, Suprapto menegaskan, pihaknya sudah meminta agar bibit padi BK tidak lagi dikembangkan dan disebar kepada para petani di Situbondo, Kamis (19/12/2024).

Suprapto mengungkapkan, dari pengamatan ternyata kualitas padi BK sangat memperihatinkan.  

Politisi PKB ini juga berharap bibit padi BK itu tidak lagi dikembangkan ke masyarakat petani. "Artinya bibit padi itu sudah gagal, baik secara teknis maupun kualitasnya," tegas Suprapto.

Ia menambahkan, kalau bibit itu sudah disebar ke para petani itu tidak berhasil maka  bukan hanya pemerintah yang dirugikan. "Tetapi masyatakat juga akan dirugikan dan bahkan bibit padi itu tidak dapat menunjang ketahanan pangan," ia menambahkan.

Untuk itu, lanjut Suprapto, pihaknya berharap anggaran untuk bibit padi BK tahun 2025 ditiadakan.

Bahkan dana APBD untuk pengadaan bibit BK itu sebesar Rp 1,2 miliar sudah disiapkan, namun sejauh sebanyak 80 ton bibit BK itu tidak jelas keberadaannya.

 "Makanya nanti akan kita croscek dan meninjaunya, di mana dan ditebar di mana saja," ucapnya.

Alasan lain, Suprapto menjelaskan, kualitas bibit BK tidak sesuai dengan SOP dan tidak benar-benar berkualitas.

"Kami berharap agar pemda berhenti mengedukasi masyarakat yang sudah paham, contohnya bibit padi ini kan sudah dicoba oleh penangkar bibit dan kita tidak mungkin mengejarnya," bebernya.

Suprapro mengatakan, stok pangan di Situbondo sudah sejak lama menurun, bahkan untuk harga eceran beras di Situbondo lebih tinggi dari Jatim.

"Harga beras tingkat provinsi untuk eceran Rp 12.000, sedangkan harga di Situbondo sebesar Rp 13.000. Artinya ketahanan pangan di Situbondo masih rendah sekali," jelasnya.

Suprapto meminta Dinas Pertanian melalui PPL agar mendampingi dan mengedukasi petani tentan waktu menanam yang tepat dan baik. "Kemarin memang gagal panen, karena faktonya kurang air," terang Suprapto.

Selain menyoroti kegagalan panen padi, ia juga menilai harga jagung juga anjlok. "Imbasnya pupuk banyak yang tidak ditebus oleh petani," ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Situbondo, Dadang Aries Bintoro mengatakan, pihaknya belum mengetahui penolakan bibit padi BK dari Komisi II itu.

"Saya belum menerima penolakan dari Komisi II itu," kata mantan Kadis Kominfo Pemkab Situbondo ini.  ****