Rekam Jejak Aboe Bakar Al Habsyi yang Dicap Bohong Usai Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang di Pilkada DKI

SURYA.CO.ID - Ini lah rekam jejak Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Aboe Bakar Al Habsyi yang membuat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tak terima. 

Kaesang Pangarep tak terima pernyataan Aboe Bakar Alhabsyi yang menyebut menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan namanya ke beberapa partai untuk diusung sebagai kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024.

Dengan lantang Kaesang menyebut pernyataan Aboe Bakar Alhabsyi itu merupakan kebohongan publik. 

Menurut Aboe Bakar, cawa-cawe Jokowi sudah berlangsung sejak Pilpres dan akan dilanjutkan di Pilkada Jakarta.

"Kan sudah biasa cawe-cawe, mulai dari presiden sampe nanti, biasa, jadi nggak ada masalah biar aja," ujar Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Kaesang Serahkan Rekom Pilgub Jatim, Anak Jokowi Perintahkan Semua Kader Menangkan Khofifah-Emil

Aboe Bakar menilai, jika melihat dari peta koalisi, ada kemungkinan Kaesang dipasangkan dengan Ridwan Kamil.

Sejauh ini Partai Golkar belum memutuskan apakah Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta atau di Pilkada Jawa Barat.

Menurutnya peta politik jelang Pilkada DKI Jakarta masih sangat dinamis, sehingga nama-nama yang muncul akan terus berkembang.

"Sudah-sudah, sudah menyodorkan. Kita lihat saja," ujar Aboe Bakar.

Terbaru, Kaesang mengatakan Presiden Jokowi, yang juga ayahnya, tidak pernah menawarkan namanya ke partai-partai.

Kaesang kemudian meminta agar Aboe Bakar menyebut partai mana yang disodorkan Jokowi untuk mengusung dirinya di Pilgub Jakarta 2024.

"Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi.

"Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," ujar Kaesang dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024) malam, dikutip dari Kompas.com.

Kaesang mengingatkan, kewenangan mencalonkan seseorang dalam kontestasi politik berada di tangan ketua umum partai, bukan di tangan Presiden.

PSI memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta, dan memiliki peluang untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilkada Jakarta.