Niat Kirim Paket untuk Keluarga di Kampung, TKW Kecewa Barangnya Malah Hancur, Tuduh Oknum Bea Cukai

Saat itu ia menggunakan jasa pengiriman FedEx.

Namun, obat yang dibelinya tertahan dan harus dikenakan bea masuk dan PPN yang besarannya masing-masing adalah 7,5 persen dan 10 persen . 

Dengan bea masuk sebesar Rp877.702, Rhenald Kasali juga harus membayar senilai Rp2,829,427. 

"Oke lah 7,5 persen, 800 ribu rupiah, ternyata ada lagi namanya PPN yaitu 10 persen . Tapi kok kenapa jumlah yang saya bayar besar sekali? Saya tidak tahu. Tapi Anda bisa lihat tagihan saya dari Fedex seperti ini." ujarnya.

Hal yang sangat disayangkan adalah obat yang diterimanya sudah dalam keadaan terbuka dari kemasan dan berantakan. 

"Saya membayar lebh dari yang seharusnya. Sudah lebih dari yang seharusnya, saya pikir saya mendapat servis yang baik, tapi ternyata obat-obatan saya habis dipenyet-penyet. Saya merasa ini tidak higienis, kotor."

Baca juga: TABIAT Orangtua Gibran Bocah Kelaparan Nangis Minta Makan Terkuak, Sang Ibu Malah Minggat Usai Viral

Dan baru-baru ini, Bea cukai kembali jadi sorotan.

Gara-gara kasus beli sepatu Rp 10 juta kena pajak Rp 31 juta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan perintah tegas kepada Bea Cukai.

Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) untuk memperbaiki layanan imbas viralnya tiga kasus terkait kebijakan importasi barangselama sepekan ini.

Adapun ketiga kasus yang viral itu mengenai masyarakat yang membeli sepatu bola seharga Rp 10 juta tapi diminta bea masuk Rp 31 juta, bantuan alat belajar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dikenakan bea masuk ratusan juta, dan kiriman paket mainan Megatron milik influencer yang ditahan Ditjen Bea Cukai.

Selain memperbaiki layanan, Menkeu juga meminta Ditjen Bea Cukai untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang menjadi wewenang Ditjen Bea Cukai.

"Arahan saya jelas, saya minta BC terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai K/L yang harus dilaksanakan oleh BC sesuai mandat UU yaitu sebagai border protection, revenue collector, trade facilitator, dan industrial assistance," ujarnya dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (28/4/2024).

Dia juga meminta agar Ditjen Bea Cukai bekerja sama dengan para pemangku kepentin terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada semua pihak yang telah dan terus membantu memberikan masukan maupun dukungan lain agar pelayanan dan kinerja BC dan Kemenkeu terus membaik," ucapnya.

Lebih lanjut, Menkeu juga memberikan tanggapan terkait kasus-kasus terkait Ditjen Bea Cukai yang viral di publik sepekan ini.