Pemprov Jatim Tegaskan Penanganan Kemiskinan Jadi Prioritas

SURYA.co.id, SURABAYA - Pemprov Jatim memastikan upaya penanggulangan kemiskinan terus menjadi prioritas.

Berdasarkan data yang dirumuskan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), salah satu kantong kemiskinan di Jawa Timur terdapat di kabupaten yang berada di kawasan pulau Madura.

Kedua tim tersebut sebelumnya telah melakukan peta kantong kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan skoring persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin.

Dari data itu, tiga teratas ditempati oleh Kabupaten Sampang (21,76 persen), Bangkalan (19,35 persen) dan Sumenep (18,70 persen).

Upaya penanggulangan persoalan kemiskinan ini sempat disinggung oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terkait LKPJ akhir tahun anggaran 2023, Senin (22/4/2024).

"Pemprov sangat serius mengupayakan penanggulangan kemiskinan, khususnya di wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan," kata Adhy.

Saat dikonfirmasi seusai rapat paripurna, Adhy tak memungkiri jika tiga teratas kantong kemiskinan di Jawa Timur adalah tiga kabupaten di wilayah Madura.

Menurut Adhy, sebetulnya sudah banyak program yang menyasar berbagai wilayah kantong kemiskinan.

Hanya saja, diakui kurangnya integrasi antar program di kawasan tersebut menjadi persoalan tersendiri, sehingga salah satu upaya yang digenjot adalah keterpaduan program baik dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

"Karena ini harus sinergi, tidak bisa sendiri-sendiri dan basisnya adalah keluarga. Kita ketahui keluarga yang tidak sejahtera seperti apa kebutuhan dasarnya dan pemberdayaan ekonominya," beber Adhy.

Dia mengungkapkan ada banyak faktor berpengaruh di daerah yang masuk kategori kantong kemiskinan.

Selain karena urusan sinergi, juga ada faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Hanya saja, Adhy menyatakan upaya paling penting adalah sinergi program berbasis data.

"Sebetulnya data sudah ada. Tapi program belum sempurna betul menutup masing-masing bidang antara keluarga dan kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi," pungkas Adhy.