Berkat Peran Wulandari, Pemkab Mojokerto Berupaya Stabilkan Harga Pangan Saat Ramadhan

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga harga dan ketersediaan bahan pangan saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri Tahun 2024.

Hal itu disampaikan Bupati Ikfina saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim TPID bersama Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Petrus Endria Effendhi dan Statistik Muda BPS Kabupaten Mojokerto, Arif Budianto, di Smart Room Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Selasa (19/3/2024).

Bupati Ikfina mengatakan pihaknya mengupayakan sekaligus menerapkan kebijakan untuk pengendalian inflasi. "Kami aktif melakukan kegiatan dalam pengendalian inflasi, di antaranya sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Kita juga melakukan operasi pasar dan menjaga pasokan bahan pangan," jelas Ikfina.

Ia menjelaskan, Pemkab Mojokerto juga membuat kebijakan dengan membuka Gerai Wulandari (Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri) di 18 Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

"Gerai ini ada di 18 kecamatan, saya ingin di setiap pasar ada Wulandari. Karena ini juga salah satu upaya Pemkab Mojokerto untuk mengendalikan inflasi," ungkapnya.

Fokus utama dalam pengendalian inflasi adalah dengan memperhatikan komponen pendukung terhadap inflasi tersebut.

"Kalau kita ingin mengendalikan inflasi, maka kita harus fokus pada komponen pendukung inflasi. Apalagi saat ini kita harus bekerja cukup keras mengendalikan inflasi, yang dulunya di angka 2-4 sekarang menjadi 1,5 - 3,5," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko mengungkapkan pengendalian inflasi telah dilakukan seperti sidak pasar. Operasi pasar yang berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas dan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah.

"Kami melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Pencanangan gerakan menanam, menjaga pasokan bahan dan memberikan bantuan transportasi dari APBD. Upaya lain yakni Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/13/HK/416-012/2024 tentang jenis dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok tahun 2024," paparnya.

Dikatakan Teguh, langkah konkret ke depan dalam pengendalian inflasi yaitu menggunakan anggaran desa untuk ketahanan pangan dan mengendalikan distribusi pasokan bahan pangan.

"Saran dan rekomendasi ke depan yaitu penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah. Mendorong anggaran desa atau dana desa untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Peran distribusi memegang peranan penting maka distribusi harus dikendalikan," tandasnya. *****