Optimis Investasi Jatim Meningkat di Tahun 2024, Andalkan Penyajian IPRO Unggulan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimis investasi di tahun 2024 akan cerah gemilang di seluruh daerah. Hal ini mengingat tren investasi di Jatim dalam lima tahun terakhir cukup signifikan meningkat dengan impresif.

Kepala DPMPTSP Jawa Timur Dyah Wahyu Ermawati menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir realisasi investasi di Jatim memang menunjukkan peningkatan yang cukup impresif. Capaian realisasi investasi Jatim tahun 2023 secara kumulatif mencapai Rp 145,1 triliun. 

"Ini sekaligus untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir di tahun 2023 realisasi investasi Jatim melampaui target RPJMD, juga melampaui target capaian investasi nasional," tegas Erma.

Nilai tersebut setara 129,6 persen dari target Perubahan RKPD Tahun 2023 yakni sebesar Rp 112 triliun. Atau setara 115,2?ri target nasional yang ditetapkan Kementrian Investasi/BKPM RI yang dipatok Rp 126 Triliun. 

Yang membanggakan, dikatakan Erma, realisasi investasi di Jatim berseiring dengan serapan tenaga kerja. Di tahun 2023, investasi sebesar Rp 145,1 Trilliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 236.769 orang.

"Kalau dilihat peta lokasinya, realisasi investasi di Jawa Timur pada tahun 2023 tertinggi di Kabupaten Gresik dengan Rp 49,5 Trilliun dengan kontributor tertingginya PT Freeport Indonesia atau Pertambangan sebesar Rp 24,1 Triliun," tegasnya. 

Kabupaten Gresik mendominasi untuk realisasi PMA (Rp 39,8T) sedangkan realisasi PMDN terbanyak berlokasi di Kota Surabaya (Rp 20,3 T) oleh PP Properti (Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran) senilai Rp 0,9 Trilliun.

Peningkatan terjadi pada realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai 56,3 persen . Sementara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 14,7 persen . Yang mana kontribusi PMA dan PMDN dalam realisasi investasi Jatim tahun 2023, berturut-turut sebesar 48,4?n 51,6 % . Prosentase itu setara dengan Rp70,2 triliun realisasi PMA dan Rp74,9 triliun realisasi PMDN. Berdasarkan data ini, perlahan-lahan gap antara realisasi PMA dan PMDN semakin menipis.

Lebih lanjut untuk tahun 2024, Erma menegaskan bahwa sedikit banyak sektor investasi akan terpengaruh dengan diselenggarakannya pemilu. Penyelenggaraan Pemilu 2024 diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menurut estimasi, kontribusi itu diharapkan mencapai 0,6 persen hingga 1,3 persen, yang setara dengan suntikan dana sebesar Rp 118,9 triliun sampai Rp 270,3 triliun ke dalam perekonomian nasional. 

"Dunia usaha di seluruh negeri memperhatikan potensi dampak Pemilu 2024 terhadap prospek bisnis dan investasi di Indonesia. Kampanye pemilu di Indonesia seringkali menghadirkan ketidakpastian bagi dunia usaha, yang dapat berdampak pada kemajuan investasi di negara tersebut," tegasnya.

Siklus ini terlihat pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu 2009, di mana investasi hanya tumbuh sebesar 3,3?ri 10 % . Hal yang sama juga terjadi pada pemilu tahun 2014, di mana investasi tumbuh sebesar 4,6?ri 4,4 % pada tahun sebelumnya. Pada pemilu 2019, pertumbuhan investasi turun dari 7 % menjadi 4,5 % .

Di satu sisi, kata Erma, kegiatan Pemilu mendorong peningkatan di sisi konsumsi masyarakat. Namun, di sisi lain kegiatan investasi asing cenderung menurun. 

"PMA cenderung negatif, tetapi saya berharap, seperti trend sebelumnya, ini hanya sementara dan akan rebound lagi. Pola perilaku pasar keuangan selama periode pemilu cenderung "wait and see". Investor menunggu hasil pemilu untuk menilai kebijakan yang akan diambil oleh pemenang," tegasnya.

"Jika kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, respons positif dapat meningkat. Sebaliknya, kebijakan yang merugikan investor dapat menurunkan investasi," imbuhnya.

Meskipun terdapat potensi tantangan, pemerintah dikatakan Erma harus tetap optimis terhadap iklim investasi pada tahun 2024. Untuk meredakan ketidakpastian ekonomi selama periode Pemilu, pemerintah perlu memberikan keterbukaan terkait proses pemilu dan rencana kebijakan pasca-pemilu. 

Dorongan terhadap investasi dalam negeri, kepastian bagi investor asing, dan kebijakan stabilisasi harga pangan menjadi langkah-langkah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pemerintah perlu merancang kebijakan yang seimbang untuk mendukung sektor keuangan, barang, dan jasa dalam menghadapi dinamika pemilu yang kompleks.

"Kata kunci dalam strategi peningkatan investasi adalah IKI (Inisiatif, Kolaboratif, Inovatif). Hal ini diterjemahkan oleh teman-teman di DPMPTSP yang merupakan tonggak utama pengawal investasi di Jatim dengan menginisiasi IKI Investasi Jatim," tuturnya.

Bergandengan tangan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Pemprov Jatim membentuk Forum Investasi Jawa Timur yang melibatkan berbagai stakeholder lintas sektoral yang bertugas melakukan pengawalan dan berperan aktif menyelesaikan hambatan investasi.

Pemprov Jatim memiliki EJIH (Pusat Investasi Jawa Timur) yang merupakan platform interaktif yang menyediakan informasi tentang peluang investasi, regulasi, fasilitas kemudahan berusaha dan menu helpdesk perizinan. 

Platform ini dapat diakses melalui laman https://eastjavainvestmenthub.jatimprov.go.id/. Laman ini memberikan kemudahan pada pelaku usaha atau stakeholder yang membutuhkan layanan perizinan secara online. 

Yang dilayani melalui aplikasi JOSS (Jatim Online Single Submission), serta aplikasi POINT Jatim. Aplikasi yang berisi informasi potensi investasi Jawa Timur terutama Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang didesain berbasiskan peta digital atau Web Geographic Information System (web GIS), dan informasi daya dukung investasi.

Selain itu, pengguna layanan EJI Hub juga dapat mengakses link Helpdesk untuk bertanya maupun melakukan pengaduan terkait dengan proses perizinan yang ada di DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan capaian investasi di tahun 2024. Capaian investasi akan digenjot dengan terus menggaet calon investor. Untuk itu, DPMPTSP Jawa Timur mengoptimalkan penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO).

"IPRO adalah dokumen penawaran investasi yang clear and clean yang siap untuk ditawarkan ke investor. Maka dari itu penyusunan IPRO ini sangat penting karena akan menjadi acuan investor ketika melihat penawaran proyek investasi," katanya.

Sayangnya dikatakan Erma, masih banyak kabupaten kota yang kesulitan menyusun IPRO karena beberapa kendala. Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya kemampuan menyusun IPRO adalah Pemda kurang mengenali potensi dan peluang investasi di daerahnya. 

Selain itu juga belum menemukan lokasi prospektif yang sesuai dengan RTRW dan RDTRK untuk menjadi tempat investasi yang ditawarkan. Serta juga kurangnya kemampuan untuk menyusun dokumen IPRO yang menarik, jelas dan sampai mendetail. 

"Oleh sebab itu kita kumpulkan dan mendatangkan sejumlah narasumber kompeten agar mereka bisa saling berdiskusi terkait potensi, peluang dan prospek proyek untuk ditawarkan baik ke investor lokal maupun internasional," tegas Erma.

Lebih lanjut di tahun 2024 ini, proyek hilirisasi akan menjadi fokus IPRO yang akan dibangun di Jatim. Bukan tanpa alasan, pasalnya hilirisasi ini sejalan dengan rencana umum penanaman modal Daerah Jatim tahun 2014-2025 yang telah disusun.

Bahwa ada tiga faktor yang menjadi tumpuan penggerak ekonomi dan penanaman modal di Jatim yaitu ketahanan pangan, green investment dan  hilirisi industri.

"Dan kita tahu bahwa capaian investasi Jatim tahun 2023 sebesar Rp 145,1 Trilliun, yang menduduki paling besar adalah dari sektor hilirisasi yaitu sebesar 32,9 persen," tegasnya.

Proyek investasi terbesar ada di smelter Freeport di JIIPE Gresik. Namun selain itu investasi di bidang hilirisasi juga diraup dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan juga kehutanan.

Oleh sebab itu tahun ini sektor hilirisasi ini masih akan digenjot. Terutama untuk perkebunan seperti tebu dan coklat juga kopi. Yang mana jika investasi masuk akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim secara inklusif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.