Siap-Siap Uang Receh Ditolak, Parkir Non Tunai di 1.370 Titik di Surabaya Mulai 1 Februari 2024

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan dimulainya penerapan parkir non-tunai pada 1 Febuari 2024 depan. Seluruh lokasi parkir yang berada di bawah pengelolaan Pemkot Surabaya, mulai akan menolak pembayaran secara tunai.

Saat ini, ada sekitar 1.370 titik parkir yang dikelola Pemkot. "Insya Allah parkir non tunai akan jalan. Nggak ada masalah. Kita akan tetap pakai non-tunai. Kita terus sosialisasikan saat ini," kata Wali Kota Eri dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (28/1/2024).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini meyakinkan, ada beberapa manfaat yang akan didapatkan juru parkir (jukir), pengguna jasa parkir (PJP), maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Parkir itu untuk seluruh warga Kota Surabaya," kata Cak Eri.

Berdasarkan perhitungannya, sektor parkir harus bisa memberikan kontribusi pada penduduk Surabaya yang mencapai 3 juta jiwa. "Artinya, harus ada kepercayaan antara warga dengan jukir. Kedua, kita juga bisa memastikan kesejahteraan jukir," jelasnya.

Menurut Cak Eri, sistem tersebut akan mengetahui pendapatan jukir secara riil. Sebab setiap pembayaran yang dilakukan secara non tunai tersebut akan langsung masuk ke rekening jukir, Kepala Pelataran (Katar), maupun pemerintah.

Persentase bagi hasilnya, jukir mendapatkan 35 persen, Katar mendapatkan 5 persennya, sedangkan pemkot mendapat 60 persen. "Kalau nantinya, (berdasarkan evaluasi) nggak nyampai pendapatan itu, maka kita akan tahu sebenarnya berapa riil pendapatan dari sektor parkir tersebut. Masyarakat pun mendukung itu," tambahnya.

Dengan non tunai, transaksi akan berlangsung secara transparan. Apabila pendapatan jukir memang masih di bawah standar pendapatan di Surabaya, Pemkot akan memberikan intervensi lainnya kepada para jukir.

"Dengan kejujuran, kita bisa tahu pendapatan asli. Kalau nggak sampai Rp 3 juta setiap jukir, berarti apa butuh sentuhan intervensi pemerintah lainnya? Kalau sekarang kan kita sama-sama nggak tahu, jukir dapat berapa," urai Cak Eri.

Cak Eri mengutip laporan Dinas Perhubungan Surabaya bahwa masyarakat menyambut baik terobosan ini. Sekalipun, ada pihak-pihak yang masih menolak. "Penduduk Surabaya ini 3 juta jiwa. Terus kalau 100 orang nggak setuju, kita nurut yang 100? Ayolah. Dengan non-tunai kita bisa berlatih dengan kejujuran," tegasnya.

Selain sosialisasi kepada para jukir, pihaknya juga meminta masyarakat untuk tidak membayar secara tunai. "Ayo jujur. Masak kita harus awasi terus? Saya mengajak warga untuk sama-sama memberikan pendidikan dengan kejujuran," ujar Cak Eri.

Pemkot Surabaya juga akan memastikan keamanan para jukir dan lepas dari intervensi pihak-pihak tertentu. "Kita akan melindungi jukir sebab mereka juga bagian dari keluarga besar warga Surabaya," kata pria kelahiran Surabaya ini.

"Saya yakin warga Surabaya bisa berdampingan, golek mangan bareng, nggak onok jagoan, iso ditoto bareng (mencari makan bersama, nggak ada jagoan, bisa ditata bersama). Ayo golek mangan, iso ngerasakne kelebihan Kota Surabaya (Ayo cari makan bersama-sama, bisa merasakan kelebihan kotanya)," tandasnya.

Ada beberapa teknis pembayaran secara non tunai nantinya. Di antaranya, tapping di parkir meter, pembayaran dengan QRIS, hingga pembayaran dengan voucher.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya telah meluncurkan pembayaran parkir non-tunai menggunakan voucher di dua titik kawasan sebagai pilot project. Dua kawasan tersebut di antaranya Taman Bungkul dan Balai Kota Surabaya.

Peluncuran voucher ini, adalah sebagai alternatif pembayaran parkir non tunai yang difasilitasi oleh Dishub Kota Surabaya. Tujuannya, adalah untuk mencegah adanya kebocoran parkir di Kota Surabaya.