Masih Ada Pendidik di Bojonegoro Dibayar Rp 50 Ribu, Ketua DPRD Janji Perjuangkan Nasib Guru Honorer

SURYA.CO.ID, BOJONEGORO - Ratusan guru PAUD, PAUD, TK, SD, SMP mendatangi Gedung DPRD Bojonegoro Kamis (18/1/2024) pagi. Ratusan guru non ASN dan non sertifikasi pendidik (serdik) itu menuntut kejelasan nasib.

Dari penjelasan mereka, pada 2023 lalu sebanyak 200 guru honorer telah mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan telah lolos passing grade. Namun mereka tidak terakomodir dalam seleksi dan gagal menjadi PPPK tahun ini.

Suwati, salah satu guru non ASN dan non serdik yang ikut mengadu mengatakan, ia dan rekan sejawatnya menuntut Pemkab Bojonegoro membuka formasi PPPK guru sebanyak-banyaknya tahun 2024 ini.

"Dengan catatan, panitia seleksi harus memprioritaskan peserta yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro," kata Suwati kepada awak media, Kamis (18/1/2024).

Guru salah satu lembaga pendidikan d Kecamatan Kepohbaru itu juga meminta, ia dan rekan-rekannya mendapat prioritas dalam seleksi PPPK guru 2024.

Prioritas atau keistimewaan itu adalah, mereka tidak perlu dites lagi dalam seleksi formasi PPPK guru tahun 2024 dan langsung ada penempatan di lembaga pendidikan negeri atau swasta usai seleksi rampung.

Tuntutan terakhir, Pemkab Bojonegoro diminta tidak membuka formasi PPPK guru umum sebelum para guru yang sudah lolos passing grade PPPK tahun 2023 ini menjadi PPPPK.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto yang menemui ratusan guru mengakui bahwa para guru honorer terkesan dianaktirikan pemerintah.

Selama ini, kata Sukur, pemerintah baru fokus memperhati  kan kesejahteraan guru yang berada di dalam naungan Dinas Pendidikan (Disdik). Sementara nasib guru yayasan atau swasta sampai detik ini belum dipedulikan.

Kenyataan di lapangan, terang politisi Partai Demokrat ini, masih banyak guru honorer mendapat honor Rp 50.000 sampai Rp 300.000 per bulan. Kondisi ini tentu miris padahal para guru honorer juga turut andil dalam mencerdaskan anak bangsa.

"Mana mungkin mereka dapat mengajar dengan baik. Sedangkan honor yang didapat cuma segitu," tegas politisi asal Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini.

Menanggapi persoalan guru honorer dan tuntutannya tersebut, Sukur berjanji, DPRD Bojonegoro akan berkoordinasi dan mendorong pemda dan pemerintah pusat agar harapan para guru honorer diwujudkan. ****