Sekdaprov Jatim Pastikan Ada Diskresi Kenaikan UMK 2024 di Ring 1 Jatim, Termasuk UMK Surabaya 2024

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekdaprov Jawa Timur, Adhi Karyono, menemui ribuan masa buruh yang melakukan aksi di depan kantor gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (30/11/2023) petang.

Adhy memberikan penjelasan pada para buruh bahwa UMK 2024, termasuk UMK Surabaya dan kota/kabupaten lainnya, yang akan ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan berkeadilan bagi seluruh pihak, baik pekerja dan juga keberlangsungan usaha di Jawa Timur.

Meski akan mengakomodir usulan semua pihak, baik pekerja dan pengusaha, Adhy menegaskan bahwa pemerintah akan juga tetap menjadikan PP No 51 Tahun 2023 sebagai pertimbangan utama.

Akan tetapi ditegaskannya bahwa akan ada diskresi di wilayah ring 1 Jatim.

"Jadi tadi malam kita sudah bertemu dan menyerap aspirasi seluruh perwakilan dari masing-masing pengurus organisasi pekerja atau buruh. Dan hari ini perwakilannya menyampaikan aspirasi juga menyampaikan aspirasinya. Dan kami sudah mendengar akan memahami dan akan memperhatikan," tegas Adhy.

Pada prinsipnya, pertama, dikatakan Adhy, dipastikan akan ada perbaikan atau kenaikan UMK Jatim tahun 2024 mendatang, termasuk UMK Surabaya dan kota/kabupaten lainnya.

Akan tetapi paling tinggi maksimal ditegaskan Adhy sama dengan standar yang ditetapkan dalam PP 51 tahun 2023.

Tentang usulan dari pihak buruh tentunya juga akan mendapatkan pertimbangan, khususnya yang menyampaikan bagaimana kondisi buruh terkait beban pengeluarannya dan kondisi yang saat ini juga.

Kemudian Pemprov Jatim juga akan melihat lagi secara resmi usulan dari masing-masing Bupati walikota dan sudah dianalisis.

Semua seluruhnya sudah masuk dan sudah dianalisis.

"Intinya hampir rata-rata menaikkan usulan dan kenaikan UMK-nya. Rata-rata usulan nakm mendekati 6 persen seperti halnya UMP. Nah ini menjadi kesempatan kita ketika ada daerah yang usulannya di bawah PP 51 atau di bawah standar ketentuan PP 51 akan ditarik menjadi lebih tinggi. Tapi yang usulannya terlalu tinggi akan disesuaikan mendekati PP 51," tegasnya.

Terkait usulan buruh agar Gubernur Jatim keluar dari PP No 51 Tahun 2023, Sekdaprov Jatim gubernur akan mempertimbangkan, khususnya untuk ring 1 di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kab-Kota Mojokerto dan Kab-Kota Pasuruan.

"Saya katakan untuk ring satu tentu ada pertimbangan untuk bisa keluar dari PP No 51 Tahun 2023. Tapi kalau disampaikan tadi masak Sidoarjo naik hanya Rp 30.000 tentu tidak. Dan dikatakan ibu Gubernur sangat memperhatikan kenaikan segitu pasti sangat tidak signifikan tidak berpengaruh," tegasnya.

Ditegaskan Adhy, rapat penetapan UMK 2024 akan dilakukan malam ini di Gedung Negara Grahadi.

Penetapan UMK akan mempertimbangan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu, kemudian tingkat inflasi dan juga ada terkait kebutuhan beban kebutuhan rumah tangga.

"Insyaallah malam ini dengan memperhatikan keadilan bagi pekerja dan juga keberlangsungan dunia usaha di sisi lain juga mempertimbangkan bagaimana nasib buruh khususnya di wilayah tertentu yang masih rendah dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini," pungkasnya.