APBD Jatim 2024 Resmi Diteken, DPRD Jatim Kawal Program Prioritas

SURYA.co.id, SURABAYA - DPRD dan Pemprov Jatim resmi mengesahkan APBD Jatim 2024 dalam rapat paripurna yang berlangsung, Rabu (15/11/2023).

Rancangan APBD Jatim 2024 itu diteken oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah.

Adapun rincian APBD Jatim 2024 yakni pendapatan daerah sebesar Rp 31.418.164.711.007 serta untuk belanja daerah mencapai Rp 33.265.021.983.864.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, menjelaskan setelah disahkan dalam rapat paripurna, tahapan selanjutnya adalah evaluasi dari Kemendagri.

Politisi PKB itu berharap hasil evaluasi Kemendagri bisa segera turun.

"Sehingga, Januari ini sudah bisa diimplementasikan," kata Anik di Surabaya.

Anggaran Belanja Rp 33,2 Triliun terbagi dalam enam urusan, yakni kesehatan sebesar Rp 5,4 Triliun (16,24 persen), pendidikan sebesar Rp 9,15 Triliun (27,51 persen), pemerintahan sebesar Rp 12,28 Triliun (36,92 persen), infrastruktur sebesar Rp 2,05 Triliun (6,18 persen), sosial sebesar Rp 2,74 Triliun (8,26 persen), dan ekonomi sebesar Rp 1,62 Triliun (4,88 persen).

Ia menambahkan dari pendapatan dan belanja daerah tersebut terdapat defisit sebesar Rp 1.846.857.272.857, di mana defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan daerah yang secara rinci berasal dari sisi penerimaan sebesar Rp 1.856.033.895.097, sedangkan sisi pengeluaran sebesar Rp 9.176.622.240 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 1.846.857.272.857.

Anik mengungkapkan APBD Jatim 2024 terbilang krusial lantaran merupakan tahun terakhir untuk menuntaskan visi misi Gubernur Jatim, meskipun jabatan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak selesai pada akhir tahun 2023 ini.

"Tapi siapapun yang jadi Pj secara konstitusi wajib melanjutkan program," ujarnya.

Lebih jauh, Anik menjelaskan upaya yang perlu terus digenjot misalnya terkait peningkatan perekonomian hingga pengentasan kemiskinan.

"Sekalipun Jawa Timur tercepat dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Tetapi, kemiskinan secara umum masih lebih tinggi sedikit dari nasional. Itu menjadi PR," ungkap Anik.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menjelaskan anggaran belanja yang telah dirumuskan dalam APBD disiapkan untuk digunakan seoptimal mungkin untuk pembangunan dan penyejahteraan masyarakat Jatim.

"Konsistensi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mendasarkan pada RKPD Tahun 2024 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024," kata Gubernur Khofifah.

Menurut Gubernur Khofifah, pembahasan APBD 2024 bertujuan untuk memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024.