PGRI Jember Anggap Rekrutmen 26 Guru PPPK 2023 Penghinaan, Ketua Forum GTT : Gak Bahaya Ta?

SURYA.CO.ID, JEMBER - Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer di daerah. Tetapi Forum Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember malah menolaknya, dan mendesak Pemkab Jember membatalkan rekrutmen PPPK itu.

Penolakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Ruang Komisi D DPRD Jember, Selasa (3/9/2023). Alasan pembatalan, karena rekrutmen PPPK untuk tenaga guru tahun ini hanya berjumlah 26 formasi.

Ketua Forum Honorer GTT PGRI Jember, Mulyadi mengatakan lowongan PPPK yang hanya 26 formasi untuk guru, adalah bentuk penghinaan terhadap pahlawan tanpa tanda jasa.

"Ini menghina kami, karena perekrutan PPPK tahun pertama (2021) sebanyak 1.300 an orang, lalu tahun berikutnya 700, dan sekarang cuma 26. Bertepatan Bupati Jember akan habis masa jabatannya, gak bahaya tha," seloroh Mulyadi usai rapat dengar pendapat.

Menurut Mulyadi, penjaringan PPPK tahun ini juga menjelang tahun politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di akhir tahun 2024. Tentunya akan sangat berbahaya bagi Bupati Hendy kalau tahun depan maju lagi.

"Kalau bisa Pemkab Jember menunda rekrutmen ini. Seperti yang terjadi di Bandung, karena kondisi di eksternal tidak stabil," kata Mulyadi.

Padahal, kata Mulyadi, tahun ini ada sebanyak 900 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru di Jember memasuki masa pensiun. Tetapi tidak diketahui alasan rekrutment PPPK tenaga pendidikan hanya 26 formasi.

"Itu yang kami kritisi, secara logika kalau anggaran itu dialihkan kepada 633 guru honorer yang belum PNS, anggaran pemerintah pasti mencukupi. Tetapi lagi-lagi, Dinas Pendidikan mengalihkan hal itu ke BKPSD Pemkab Jember," kata Mulyadi.

Padahal, kata Mulyadi, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, setiap pemda diminta menjaring guru sebanyak 2.878 pada PPPK tahun 2023.

"Sementara guru honorer prioritas 1,2 dan 3 totalnya tidak sampai 1.000 orang. Jadi PMK yang tadi kami perdebatkan dengan Kepala Dinas, tetapi Kepala Dinas Pendidikan melempar kewenangannya kepada BKPSDM," gerutunya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo mengatakan bahwa dari regulasi yang ada, penundaan rekrutment PPPK 2023 tidak bisa dilakukan.

"Karena BKN harus juga jelas regulasi yang meminta ke BKPSDM Jember. Karena menurut asumsi saya, penundaan ini akan berdampak pada rekrutment PPPK di tahun berikutnya," kata Ardi.

Ardi mengungkapan bila kuota 26 formasi guru pada PPPK tahun ini tidak diambil maka pemerintah pusat tidak akan memberi jatah lagi pada tahun 2024, karena kuotanya cukup.

"Karena dari 4.000 pengusulan sejak tahun 2021 hingga 2023, sudah ada 3.697 kuota PPPK yang sudah diterima. Itu adalah hal yang luar biasa. Berkat kami yang bekerjasama dengan Bupati Jember," katanya.

Legislator Fraksi Gerindra ini menjelaskan kekuatan keuangan Pemkab Jember sudah mencapai 30 persen untuk belanja pegawai. Dan itu adalah batas maksimal yang bisa digunakan.