Anggaran Belanja Pemprov Jatim di P-APBD 2023 Bakal Ditambah Rp 4 Trilliun

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemprov Jatim memastikan akan menggelontor tambahan banyak program yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Kepala Bappeda Jawa Timur, M Yasin, menegaskan bahwa dalam P-APBD Tahun 2023 akan ada tambahan belanja sebesar Rp 4,01 trilliun.

Tambahan anggaran ini akan dialokasikan di banyak sektor belanja program dengan tujuan utama mencapai visi Gubernur Khofifah Indar Parawansa yaitu masyarakat Jatim sejahtera.

“Di P-APBD Tahun 2023 tentunya postur belanjanya tidak jauh beda dengan APBD murni. Hanya saja ada perubahan di anggaran belanja dari yang semula Rp 31,75 trilliun, di perubahan akan menjadi Rp 35,76 trillun, atau ada tambahan belanja Rp 4,01 trilliun,” kata Yasin, Jumat (8/9/2023).

Ia menjelaskan bahwa tambahan belanja ini akan disokong dari tambahan pendapatan asli daerah yang optimistis akan didapatkan Pemprov Jatim.

Pasalnya untuk pendapatan asli daerah akan didapatkan tambahan dari pajak kendaraan bermotor.

Selain itu juga ada dana silpa yang juga belum digunakan.

“Jadi memang ada potensi peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Rp 19,1 Trilliun di P-APBD akan bertambah menjadi Rp 20,6 trilliun. Selain itu kita juga ada silpa yang belum kita gunakan yang nanti bisa dimanfaatkan di P-APBD,” tegasnya.

Ia kemudian merinci silpa dari tahun sebelumnya yaitu Rp 4,4 trilliun.

Sedangkan yang sudah digunakan ada Rp 1,9 trilliun, sehingga masih ada anggaran dari silpa yang masih bisa digunakan yaitu Rp 2,5 trilliun.

Lebih lanjut mantan pria berkacamatan ini kemudian mengatakan bahwa penggunaan anggaran tambahan sebesar Rp 4,1 trilliun diprioritaskan untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Sebab, setelah pandemi covid-19 memang masih ada sektor-sektor di ekonomi mikro yang masih butuh penguatan.

Tidak hanya itu, ditegaskan Yasin bahwa Gubernur Khofifah juga masih konsen dalam peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, sehingga di perubahan anggaran belanja Jatim tahun 2023 ini turut dimasukkan tambahan dana untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

“Kemudian juga ada program yang kita akan lakukan untuk meningkatkan nilai tukar pelati dan nelayan. Dengan menumbuhkan sektor pangan berartti kita akan menggelontor lebih banyak lagi pemenuhan kebutuhan untuk alat mesin pertanian dan juga pupuk,” tegasnya.

Begitu juga dengan sektor perikanan. Dikatakan Yasin bahwa angka nilai tukar nelayan di Jatim sempat rendah, sehingga akan digelontok peningkatan fasilitas bagi nelayan agar mampu mendongkrak sektor perikanan Jatim.