Alokasi Anggaran Pilkada 2024 Belum Ada Titik Temu, KPU Dan BPKAD Lamongan Masih Tawar Menawar

Saat itu, KPU diarahkan untuk bertemu dengan BPKAD Lamongan.

Kali pertama, KPU Lamongan menyampaikan usulan pendanaan di angka Rp 103 miliar. BPKAD Lamongan kemudian meminta agar KPU kembali mencermati dan akhirnya menemukan angka Rp 90 miliar.

Selanjutnya dilakukan pencermatan dan sesuai dengan KPT 543 dengan rincian di masing-masing anggaran, ketemu Rp 78 miliar.

"Akhirnya kami memberikan rasionalisasi, di mana pada badan Ad Hoc diupayakan membuat angka standar nasional," ungkap Mahrus.

Jadi pengajuan adalah Rp 78 miliar, untuk honorarium Rp 51 miliar, sisanya untuk penyelenggaraan.

Mahrus menambahkan, pada Pilkada dua tahun lalu, honorarium Ketua PPK mencapai Rp 2,2 juta. Sekarang, PPK saja di honor Rp 2,5 juta. Itu masih tingkatan ketua, belum anggota dan anggota PPS. Mahrus berharap akan segera ada titik temu terkait alokasi dana untuk Pilkada 2024.

"Jadi mendekati angka Rp 78 miliar. Ada untuk kegiatan logistik, perencanaan, honorarium. Tetapi yang lebih mendominasi itu adalah honorarium," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lamongan, Khusnul Yaqin saat dikonfirmasi SURYA.CO.ID mengatakan, BPKAD masih bertahan di angka Rp 61,5 miliar.

Pihaknya, tambah Khusnul, bersama KPU Lamongan masih akan bertemu lagi pada pekan depan untuk membicarakan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 tersebut.

"Sementara pemkab masih bertahan di angka Rp 61,5 miliar. Jadi sampai hari ini memang belum final," pungkasnya.