Alokasi Anggaran Pilkada 2024 Belum Ada Titik Temu, KPU Dan BPKAD Lamongan Masih Tawar Menawar

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Hingga kini, belum ada kata sepakat terkait anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Lamongan, meski sudah beberapakali melakukan presentasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD).

Anggaran untuk keperluan Pilkada 2024, KPU Lamongan dengan Pemkab Lamongan masih proses tawar menawar.

KPU tetap bertahan dengan pengajuan diangka Rp 78 miliar, sementara Pemkab Lmaongan meminta KPU bersedia mengurangi pengajuannya.

Lantaran, belum ada titik temu, hingga pekan kedua Agustus ini, Pemkab Lamongan belum menyepakati besaran anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU Lamongan.

Anggaran yang diusulkan KPU Lamongan, dipastikan besarannya mengalami kenaikan dibanding Pilkada 2020 sebelumnya.

"Sudah tiga kali bertemu dan presentasi dengan pemkab, tapi belum ada kesepakatan alokasi dana sesuai yang kami ajukan," kata Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali saat dikonfirmasi SURYA.CO.ID, Jumat (11/8/2023).

KPU Lamongan pun memprediksi, kebutuhan anggaran untuk Pilkada Lamongan pada 2024 nanti akan membengkak.

"Penambahan anggaran tersebut, terutama karena ada pembengkakan untuk honorarium. Yang paling banyak di honorarium," kata Mahrus

Pihaknya, lanjut Mahrus, akhirnya mengajukan anggaran Rp 78 miliar.
Menurutnya, pengajuan itu bukan tanpa alasan. Sebab kenaikan anggaran dipicu keadaan yang berbeda dengan tahun 2020, karena dipicu inflasi dan kebutuhan honorarium.

"Jumlah desa di Lamongan terbanyak se-Jatim. Maka kalikan saja honorarium, jumlah PPS dengan jumlah desa di Lamongan," ungkap Mahrus.

Diungkapkan, kalau berhitung pada inflasi, maka penambahan honor untuk PPS pasti ada penambahan anggaran. Pihaknya masih berhitung dengan pihak Pemkab Lamongan, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ada masukan, agar anggaran untuk honorarium dikurangi. Mahrus menghargai masukan tersebut, tapi itu belum tepat.

"Masukan itu akan kami konsultasikan pada saat rakor dengan KPU RI pada Selasa-Rabu pekan depan di Sidoarjo," ujarnya.

Mahrus merencanakan, pihaknya akan segera bertemu pekan depan agar ada kesepakatan dalam pembahasan anggaran Pilkada.

KPU sudah tiga kali bertemu dengan Bupati Lamongan untuk menyampaikan pendanaan Pilkada serentak 2024, yaitu pada 8 Maret 2022, 24 Maret 2022 dan 8 Maret 2023.

Saat itu, KPU diarahkan untuk bertemu dengan BPKAD Lamongan.

Kali pertama, KPU Lamongan menyampaikan usulan pendanaan di angka Rp 103 miliar. BPKAD Lamongan kemudian meminta agar KPU kembali mencermati dan akhirnya menemukan angka Rp 90 miliar.

Selanjutnya dilakukan pencermatan dan sesuai dengan KPT 543 dengan rincian di masing-masing anggaran, ketemu Rp 78 miliar.

"Akhirnya kami memberikan rasionalisasi, di mana pada badan Ad Hoc diupayakan membuat angka standar nasional," ungkap Mahrus.

Jadi pengajuan adalah Rp 78 miliar, untuk honorarium Rp 51 miliar, sisanya untuk penyelenggaraan.

Mahrus menambahkan, pada Pilkada dua tahun lalu, honorarium Ketua PPK mencapai Rp 2,2 juta. Sekarang, PPK saja di honor Rp 2,5 juta. Itu masih tingkatan ketua, belum anggota dan anggota PPS. Mahrus berharap akan segera ada titik temu terkait alokasi dana untuk Pilkada 2024.

"Jadi mendekati angka Rp 78 miliar. Ada untuk kegiatan logistik, perencanaan, honorarium. Tetapi yang lebih mendominasi itu adalah honorarium," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lamongan, Khusnul Yaqin saat dikonfirmasi SURYA.CO.ID mengatakan, BPKAD masih bertahan di angka Rp 61,5 miliar.

Pihaknya, tambah Khusnul, bersama KPU Lamongan masih akan bertemu lagi pada pekan depan untuk membicarakan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 tersebut.

"Sementara pemkab masih bertahan di angka Rp 61,5 miliar. Jadi sampai hari ini memang belum final," pungkasnya.