Kasus Merger Sekolah, WK DPRD Bojonegoro Heran Kadindik Diundang Tak Datang, Didatangi Malah Hilang

SURYA.co.id | BOJONEGORO - Orang tua murid SDN Megale 1 dan SDN Sumberejo 3 heran dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Nur Sujito. 

Wali murid itu ingin bertemu untuk membahas merger sekolah yang mendapat penolakan, namun kepala dinas tidak pernah menemui, bahkan saat didatangi juga tidak menampakan batang hidungnya.

DPRD juga sudah pernah memanggil, namun yang bersangkutan tidak datang. 

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, menyatakan kekecewaan dan akan mengambil sikap secara kelembagaan untuk Dindik Bojonegoro.

Pihaknya malu dan kecewa, dinas pendidikan diundang di DPRD tidak mau datang, didatangi ke sini malah pergi. 

"Apa ini coba, DPRD yang ngundang ini tidak datang. Bagaimana jika rakyat yang undang. Ini masalah serius," tegas politisi Demokrat tersebut, Sabtu (22/7/2023).

Sebelumnya diberitakan, proses merger menuai penolakan dari orang tua siswa SD Megale 1 dan Sumberejo 3, hingga berujung pada aksi unjuk rasa di kantor Bupati yang berada di jalan Mastumapel no 1, Jumat (21/7/2023). 

Dengan berseragam khas putih merah, anak-anak SD ini hanya bisa membentangkan berbagai poster penolakan merger sekolah. 

Tulisan dalam poster itu di antaranya, SD Megale 1 menolak Merger.

Lalu kebijakan merger yang tidak sesuai dengan di lapangan membuat anak didik terlantar.

Kemudian, kami tidak mau sekolah di tanah sengketa.

Mereka tetap semangat dan terus bernegosiasi dengan satpol PP, untuk bisa masuk bertemu dengan bupati Anna Mu'awanah atau pejabat lainnya, namun tetap saja tak ada jawaban yang memuaskan.

"Dindik bilangnya merger itu SK bupati, padahal kita tahu itu tetap usulan dari diknas. Kita yakin Bupati tidak salah namun yang salah adalah Diknas, sehingga kami ingin bertemu bupati untuk menyampaikan masalah ini," kata Yulin salah satu wali murid SDN Sumberejo 3.

Usaha para siswa dan wali murid tidak mendapat jawaban memuaskan, bahkan terus mendapat penolakan dari pihak pengamanan pemkab. 

Para siswa dan orang tua akhirnya memilih untuk mendatangi kantor DPRD Bojonegoro untuk meminta solusi.