Kadesnya Ditahan, Warga Segel Kantor Desa Mundurejo Jember, Pelayanan Masyarakat Lumpuh Total

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kasus ditahannya Kepala Desa (Kades) Mundurejo, Edi Susanto oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember beberapa waktu lalu, ternyata berujung kisruh.

Pasalnya, warga simpatisan Kades Edi Susanto menyegel Kantor Desa Mundurejo, sehingga membuat pelayanan masyarakat lumpuh total, Jumat (21/7/2023).

Bahkan, tak seorang pun perangkat desa beraktifitas di Kantor Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

Diberitakan sebelumnya, Kades Mundurejo, Edi Susanto ditahan karena jadi tersangka korupsi dana desa.

Baca juga: Kadesnya Jadi Tersangka Korupsi, Ratusan Warga Desa Mundurejo Unjuk Rasa di Kantor Kejari Jember

Baca juga: Didemo Warga Akibat Kades Mundurejo Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kajari Jember Angkat Bicara

Camat Umbulsari, Akbar Winasis mengaku sangat kecewa dengan ulah warga yang telah melakukan penyegelan Kantor Desa Mundurejo itu sejak pagi. Karena, aksi yang mereka lakukan mengganggu pelayanan publik.

"Saya muspika sangat menyayangkan hal ini, karena pelayanan publik lumpuh," ujarnya.

Menurut Akbar, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Umbulsari sudah berupaya berembuk dengan pengunjuk rasa. Tetapi hingga kini belum menemukan titik temu.

"Upaya kami bermediasi bersama masyarakat, semoga bisa dilakukan," imbuh Akbar.

Sementara, Staf Pemerintahan Desa Mundurejo, Subaidi mengaku kaget saat berangkat kerja. Karena kantornya sudah disegel oleh puluhan warga.

"Kami kaget saat hendak ngantor, ternyata disegel warga. Dengan kondisi ini kami menunggu petunjuk selanjutnya dari muspika, kami harus bagaimana dan lakukan apa," ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, penyegelan Kantor Desa Mundurejo masih berlangsung. 

Sebatas informasi, warga melakukan penyegelan tersebut, karena tidak puas dengan hasil demo di Kantor Kejari Jember. Mereka meminta Kades Edi Santoso dibebaskan dari tahanan.

Kades ini diduga kuat melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2021 dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Fiktif dalam proyek pavingisasi jalan di Desa Mundurejo, yang disebut merugikan negara sebesar Rp 242 juta.