950 Personil Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim Kawal Keamanan-Demo Driver Ojek dan Taksi Online

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sejumlah 950 orang personil dari jajaran Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim dikerahkan mengawal agenda demontrasi ribuan massa dari Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jatim, di Surabaya, Kamis (20/7/2023).

Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Toni Kasmiri mengatakan, pihaknya mengerahkan ratusan personil tersebut untuk mengawal pergerakan dan jalannya aksi demontrasi dari kalangan ojek online dan taksi online.

Sejauh pengamatannya di lokasi, tidak terpantau adanya gejolak yang signifikan.

Arus lalu lintas meskipun sempat tersendat, dengan mekanisme pengalihan arus ke Jalan Frontage A Yani Surabaya, arus lalu lintas tetap mengalir.

"Ada 950 ya. Pantauan kami sejak dari Mal Cito sebagai titik kumpul awal, aman. Alhamdulillah," ujarnya di depan Mapolda Jatim.

Menurut Koordinator-Humas Frontal Jatim, Samuel Grandi, pihaknya mengerahkan sekitar 4.000 orang peserta aksi yang terdiri dari massa ojek online dan sopir taksi online beberapa perwakilan daerah.

"Ada 4.000 orang, kami bergerak dari Mal Cito titik kumpul. Lalu akan ke kantor aplikator dan Kanwil IV KPPU Jatim, dan terakhir di Gedung Grahadi," ujarnya saat ditemui di depan Mapolda Jatim.

Sekedar diketahui, ribuan pekerja pengemudi online, ojek dan taksi online, yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jatim, bakal menggelar demonstrasi di sejumlah kantor kedinasan, Kamis (20/7/2023).

Mengusung tajuk Frontal Level 6, ribuan massa aksi bakal menagih janji Pemprov Jatim untuk mengesahkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang batasan minimum tarif layak yang harus dipenuhi para aplikator.

Pengesahan Kepgub tersebut telah dijanjikan pihak Pemprov Jatim atau Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menanggapi demontrasi massa Frontal Jatim pada tahun 2022 silam.

Humas Frontal Jatim Daniel Lukas Rorong mengatakan, massa bakal melakukan orasi utama di Kantor Wilayah (Kanwil) IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jatim, Jalan Basuki Rahmat, Genteng, Surabaya.

Namun sebelum itu, massa akan berkumpul memanfaatkan bahu jalan tepat depan Mal Cito, dekat Bundaran Waru.

Kemudian, agak bergerak menuju depan Kantor Dishub Jatim, lalu berlanjut ke Mapolda Jatim, untuk melakukan orasi.

Tak berhenti di situ, setelah rampung berorasi di Kanwil IV KPPU Jatim, massa aksi bakal berorasi di lokasi terakhir yakni Gedung Negara Grahadi, di Jalan Gubernur Suryo, Genteng, Surabaya.

Oleh karena itu, Daniel meminta maaf, jika aksi ini menimbulkan dampak kemacetan pada rute-rute ruas jalan yang akan dilewati massa aksi.

Selain itu, ia juga menghimbau pada para peserta aksi yang datang dari pelbagai wilayah di Jatim untuk tidak melakukan tindakan anarkis, selama aksi demo yang bersifat damai ini berlangsung.

“Pasalnya, tak hanya diikuti oleh driver online roda dua (ojek online) dan roda empat (taksi online) dari Surabaya saja, peserta aksi juga ada perwakilan dari Gresik, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Kediri, Ponorogo, Blitar, Lumajang, Jember bahkan ada juga yang berasal dari Banyuwangi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Presidium Frontal Jatim Herry Wahyu Nugroho berharap agar nantinya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dapat meluangkan waktunya untuk bisa menemui langsung para peserta aksi yang berkumpul di depan Grahadi.

Herry juga ingin ada kepastian perihal kapan Kepgub Jatim ditandatangani dan disahkan. Pihaknya bersepakat tidak akan pulang atau membubarkan diri, jikalau belum ada kepastian perihal pengesahan Kepgub Jatim.

"Kami berharap, saat di Grahadi, Bu Khofifah (Gubernur Jatim) dapat menemui kami, mengingat selama ini sejak aksi demo Frontal Jilid 1 tahun 2019 sampai terakhir Frontal berubah menjadi Level 5 pada 24 Agustus 2022 lalu, beliau (Bu Khofifah) tak pernah sekalipun menemui kami saat aksi," harap Herry.

Diberitakan sebelumnya, dalam aksi demo Frontal Level 6 ini, tuntutannya adalah menagih janji pemerintah, yakni Keputusan Gubernur (Kepgub) Jatim yang sudah selesai dibahas dan draftnya tinggal ditandangani serta disahkan oleh Gubernur Jatim.

Ketua Dewan Presidium Frontal Jatim Tito Achmad mengatakan, Kepgub ini adalah hasil dari salah satu tuntutan saat demo Frontal Level 5 pada 24 Agustus 2022 lalu yang diakomodir oleh Pemprov Jatim.

"Waktu demo terakhir Frontal Level 5 pada 24 Agustus 2022 lalu, tuntutan Frontal Jatim dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, salah satunya adalah pengaturan layanan transportasi online di Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim," jelas Tito.

Seiring berjalannya waktu, saat audiensi untuk membahas Pergub Jatim ini sampai beberapa kali, akhirnya draft rampung dan sudah disepakati bersama. Baik dari unsur Pemprov Jatim, aplikator dan juga Dewan Presidium Frontal Jatim.

"Tapi mengingat Pergub itu membutuhkan waktu yang lama untuk prosesnya sampai akhirnya disahkan, akhirnya kami sepakat untuk bentuk Kepgub dulu. Info terakhir, tinggal ditandatangani dan disahkan oleh Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur saat ini," ungkap Tito.

Untuk itu, lanjut Tito, pihaknya berharap agar Kepgub Jatim tersebut segera disahkan. Mengingat didalamnya berisikan diantaranya empat tuntutan utama dalam aksi Frontal Level 6.

Yakni, 1) Tarif batas minimal 0-4 km. 2) Tarif batas bawah R4 (Rp. 3800/km). 3) Tarif batas bawah R2 semua layanan (Rp. 2000/km). 4) serta Standar layanan aplikator kepada mitra harus sama.

"Jika dijabarkan secara detil, intinya adalah sudah waktunya driver online di Jawa Timur sejahtera," pungkasnya.