Putus Jalur Amunisi dan Senjata KKB Papua, Jenderal Dudung Wanti-wanti Ini Ke Yonif Tombak Sakti

Dikatakannya, Filipina merupakan negara bebas senjata api. Bahkan di negara itu salah satu industri rumah tangganya adalah pembuatan senjata api.

Dan, sumber senjata KKB Papua itu diperoleh dari Filipina Selatan. Senjata yang dihasilkan dari home industry tersebut cukup berkualitas dan hasilnya bagus.

"Mereka punya home industry banyak sekali, kualitasnya pun bagus. Itu ada yang masuk lewat jalur laut, ada juga yang melalui jalur udara. Kan ada pilot yang sudah ditangkap," ungkap Tito.

Terakhir, lanjut Tito, adalah senjata tersebut masuk melalui jalur tikus lewat Papua Nugini. Akan tetapi penyelundupan melalui jalur ini relatif kecil.

"Kasusnya kecil sekali, dari jalan tikus yang ada di Papua Nugini. Tapi itu bukan dari negaranya, bukan dari negara Papua Nugini, tapi elemen-elemen orang tertentu," jelas Tito.

Dari jalan tikus melalui Papua Nugini itulah ada senjata api yang berhasil dibawa masuk untuk KKB Papua.

Pj Gubernur Bantah dari Asing

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo meyakini KKB Papua tidak mendapatkan sokongan atau pasokan senjata dari luar negeri atau pihak asing.

“Saya kira tidak ada,” kata Nikolaus kepada wartawan usai menghadiri Pengukuhan Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, melansir dari ANTARA.

Nikolaus memiliki keyakinan itu karena menurutnya tidak mudah menyelundupkan senjata dari luar negeri masuk ke Indonesia.

“Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan (senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal (bisa masuk), pasti ada seleksi (pengawasan) yang baik,” kata Nikolaus.

Menurut dia, senjata yang digunakan KKB/KST merupakan hasil rampasan dari TNI/Polri.

“Itu hasil dari perampasan saja senjata-senjata itu, hasil perampasan dari TNI, menembak TNI.

Seperti itu. (Sebetulnya) kekuatannya (mereka) tidak ada,” ujarnya.

Untuk diketahui enam kabupaten di Papua ditetapkan sebagai wilayah rawan atau zona merah KKB/KST.