32.000 Data DTKS di Kabupaten Jember Tidak Layak Menerima Bansos, Ini Sebabnya

SURYA.CO.ID, JEMBER - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember mengelar rapat dengar pendapat soal penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), Senin (5/6/2023)

Hearing yang menghadirkan Dinas Sosial (Dinsos) Jember ini membahas soal kesesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan fakta di lapangan.

Kepala Dinsos Jember Akhmad Helmi Luqman memaparkan ada sekitar 32 ribu data DTKS yang tidak layak menerima bantuan. Kata dia, mereka tidak masuk katagori miskin.

"Kami sebenarnya sudah mengusulkan ke Pudatin Kemensos. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Pengusulan sejak tahun kemarin," ucapnya.

Menurutnya, puluhan ribu data warga yang masuk DTKS tersebut sebagian masih memperoleh bantuan. Ada juga yang tidak.

"Data tersebut kan ada di Kemensos dan data tersebut tidak akan hilang, tapi non aktif. Kalau penyaluran bantuannya tergantung kuota dari pemerintah pusat. Sebagian ada yang sudah dihentikan, sebagian masih dapat bantuan," kata Helmi.

Dari puluhan ribu DTKS tersebut, kata Helmi, selain bukan katagori warga miskin , rupanya mereka juga ada yang sudah meninggal dunia.

Sementara, lanjut Helmi, pengusulan data DTKS berasal dari Pemerintah Desa (Pemdes). Bukan dari Dinsos Jember.

"Pengusulan dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Jadi operator desa yang memasukan melalui aplikasi SIKS-NG. Asumsi orang orang Dinsos yang input, padahal bukan, tetapi desa yang input," paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengaku dalam pendataan penerima manfaat yang dilakukan di desa, masih kental dan sering dipolitisasi.

"Sangat politis banget, banyak sekali pendataan dengan dasar like and dislike. Jadi bukan atas dasar asas pemanfaatan bagi masyarakat. Nah, inilah yang sering terjadi," paparnya.

Anggota Fraksi Gerindra ini mendorong kepada Dinsos Jember untuk mengkaji kembali data-data yang dikirim oleh operator pemdes. Supaya penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.

"Karena kalau soal bantuan, kesadaran bagi warga yang mampu juga masih kurang. Meskipun mereka mampu, mereka masih mau menerima bantuan apapun, baik PKH, bantuan tunai maupun non tunai," kata Ardi.

Apalagi, kata Ardi, jelang tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bansos sering kali dijadikan bancaan di desa-desa.

"Kami tidak ingin bantuan tersebut disalahgunakan kepada penerima. Sehingga kami mendorong dinsos menerjunkan tim di desa -desa, agar bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran," katanya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA