TERJAWAB Asal Usul Senjata KKB Papua, Ada dari Home Industry Filipina Selatan dan 3 Sumber Lain

“Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan (senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal (bisa masuk), pasti ada seleksi (pengawasan) yang baik,” kata Nikolaus.

Menurut dia, senjata yang digunakan KKB/KST merupakan hasil rampasan dari TNI/Polri.

“Itu hasil dari perampasan saja senjata-senjata itu, hasil perampasan dari TNI, menembak TNI.

Seperti itu. (Sebetulnya) kekuatannya (mereka) tidak ada,” ujarnya.

Untuk diketahui enam kabupaten di Papua ditetapkan sebagai wilayah rawan atau zona merah KKB/KST.

Tiga kabupaten yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Tiga lainnya, yaitu Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya berada di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Menurut Nikolaus, persoalan di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan adalah persoalan sumber daya manusia yang belum mengerti dan mudah dipengaruhi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Dia mengatakan diperlukan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan secepat mungkin serta peningkatan kesejahteraan di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan.

Dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan program lebih khusus di tanah Papua terkait pembangunan di sana.

“Kalau bisa ada program extraordinary. Misalnya pembangunan jalan, ini penting.

Sampai sekarang kan jalan masih belum bisa terlewati, belum bisa berjalan dengan baik, jalan provinsi dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten, itu kan sampai sekarang belum baik,” ujar dia.

Nikolaus meyakini apabila masyarakat sudah menikmati pembangunan maka tidak akan ada kelompok yang mengganggu keamanan di Papua.

Dia mengatakan sampai saat ini wilayah Papua Pegunungan hanya bisa dicapai dengan pesawat yang biayanya cukup tinggi.

Akibatnya harga-harga barang menjadi mahal, salah satunya semen, yang menurutnya bisa mencapai Rp500.000-Rp800.000 hanya untuk satu sak semen.