Pemkab Jember Raih Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kabar baik datang untuk Kabupaten Jember melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim.

Kabupaten Jember berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bertempat di kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Bupati Jember Hendy Siswanto dan Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi secara langsung menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut, Kamis (25/5/2023).

"Kabupaten Jember hari ini diberikan kepercayaan. Dari BPK Jatim, kami diberikan status opini setelah menjalani audit pemeriksaan keuangan oleh BPK, yakni WTP. Alangkah lamanya mendapatkan ini," tutur Bupati Hendy, Jumat (26/5/2023)

Sebagai informasi, Jember tercatat terakhir kali mendapatkan opini serupa pada 2017.
Selanjutnya, Jember hanya mampu memperoleh opini wajar dengan pengecualian pada 2018, bahkan mendapat opini disclaimer pada 2019, opini tidak wajar pada 2020, dan kembali opini WDP pada 2021.

"Wajar tanpa pengecualian. Kalimat itu sederhana, tapi sesungguhnya esensinya sangat luar biasa. Didapat atas hasil jajaran pemerintah kabupaten jember dalam melaksanakan amanah rakyat," lanjutnya.

Menurut bupati, dengan didapatnya opini itu menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mampu melaksanakan amanah rakyat dengan menyelenggarakan anggaran APBD dengan baik.

Selain itu, janji politik terbukti dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Terima kasih teman-teman semua, tanpa dukungan seluruh pihak, hal ini tak mungkin terjadi. Wes wayahe Jember bisa dipercaya lagi," tegasnya. Kenapa? Soalnya dapat WTP. Sebab, pihaknya mampu mengelola keuangan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. "Dengan ini, investasi dan ekonomi Jember bisa bergerak kencang sehingga bisa memakmurkan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menerangkan bahwa opini WTP ini merupakan kado yang sangat istimewa untuk masyarakat Jember.

"2017 loh, terakhir Jember dapat WTP dan baru sekarang dapat lagi. Ini merupakan penantian yang sangat lama," paparnya.

Belum lagi, jajaran DPRD selama ini memang memperketat pengawalan.

"Saya juga pernah statement, kalau ndak bisa ditindaklanjuti, sampek kiamat ndak bakal WTP," ujarnya. Beruntung, upaya jajaran Pemkab Jember dinilai sangat luar biasa. Alhasil, opini WTP dapat diraih.

Tak luput, Ketua DPRD Itqon Syauqi juga mengungkapkan sejumlah adanya hal unik saat mengawal persoalan.

"Yang paling berkesan adalah yang Rp 107 M itu. Sesuatu yang menurut saya sama sulitnya seperti membangun Piramida. Tapi Alhamdulillah sudah terselesaikan," jelasnya.

Lebih lanjut berdasar data BPK Jatim, predikat opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, informatif dalam meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan salah satu kriteria utama pemberian dana insentif daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA