Ratusan Guru Honorer Berjuang Tanpa Kejelasan Status, DPRD Situbondo Akan Perjuangkan Menjadi PPPK

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Menjadi penentu masa depan anak muda lewat pendidikan, nasib para guru di Kabupaten Situbondo ternyata masih memilukan. Ini tercermin dari keluhan ratusan guru honorer prioritas satu (P1) yang lolos Passing Grade, ketika mengadukan nasibnya ke DPRD Situbondo, Kamis (25/5/2023).

Mereka meminta bantuan wakil rakyat di Komisi I karena tidak ada kejelasan tentang pengangkatan mereka sebagai tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau non ASN di Pemkab Situbondo.

Padahal sebelumnya sudah ada sekitar 320 tenaga honorer guru yang mencapai Passing Grade pada tahun 2021, namun sampai tahun 2023 ini belum ada informasi mengenai pengangkatannya.

Koordinator perwakilan guru honorer P1, Riski Atika mengatakan, pihaknya meminta DPRD memperjuangkan nasib guru honorer Passing Grade tahun 2021 agar mendapat kejelasan status dan penempatannya. "Kita perjuangkan teman-teman yang lulus Passing Prade, ada 320 orang yang seharusnya dialokasikan di Situbondo, " ujar Riski.

Alumni SMA 2 ini mengatakan, selama inj para guru honorer P1 berjuang dan datang ke DPRD, Bupati dan Wakil Bupati bserta BKSDM serta Dinas Pendidikan. Tetapi tidak ada hasil yang didapat. "Alasannya kami tidak diangkat karena tidak ada dana alokasi, padahal dana dari pusat sudah turun," ucapnya.

Riski berharap, 320 guru honorer yang lolos Passing Grade bisa diangkat menjadi tenaga PPPK di Kabupaten Situbondo. "Kami harap teman kami semua bisa diangkat," ujar Riski.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Situbondo, Hadi Priyanto membenarkan bahwa perwakilan honorer yang lolos Passing Grade P1 telah menyampaikam aspirasinya ke Komisi I.

Ia menjelaskan, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan Menpan-RB, Situbondo memiliki formasi PPPK pada tahun 2023, namun sampai 31 April 2023 ternyata Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) belum menyampaikan formasi itu.

Politisi partai Demokrat ini mengatakan, tidak adanya penjelasan mengenai formasi itu menyebabkan kegalauan atau kegelisahan para honorer, baik itu P1, P2 dan P3 dan P 4.

"Kami dari Komisi I akan konsisten memperjuangkan nasib teman-teman tenaga honorer, karena ini bukan berkenaan posisi menjadi PPPK. Tetapi esensinya adalah, kami tidak ingin anak didik kita tidak memiliki guru," kata pria asal Kapongan ini.

Hadi berharap, kebutuhan guru di tingkat dasar dan guru mata pelajaran di SMP dapat diisi oleh guru guru yang profesional. "Paling tidak ini ada apreaiasi pemerintah dengan mengangkat honorer menjadi PPPK," harapnya,

Ia menambahkan, sejauh ini para guru honorer telah menyampaikan aspirasinya ke Dinas Pendidikan, BKSDM dan pemda, tetapi tidak ada solusi konkret.

"Sehingga mereka mengadu kembali ke DPRD. Jadi kami selaku wakil rakyat menerima keluhan seluruh stakeholder. Salah satunya dari teman-teman honorer itu," pungkasnya. *****