Asuransikan 96,08 Persen Penduduk di Kabupaten Mojokerto, Pemkab Raih UHC Award 2023

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto diganjar penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Tahun 2023.

Capaian ini, sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemda atas kinerjanya yang berhasil memberikan perlindungan hak fundamental dan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Diketahui, Pemkab Mojokerto telah menjaminkan penduduknya dalam program JKN yang mencakup kepesertaan mencapai 96,08 persen atau 1.084.159 peserta JKN, dari total penduduk 1.128.419 jiwa.

Data di BPJS Kesehatan, proporsi 1.084.159 peserta JKN yakni terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 450.683, Pekerja Penerima Upah (PPU) berjumlah 281.240, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sekitar 195.252, PBI APBD sebesar 140.062 dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 17.002.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menerima penghargaan tersebut dalam kegiatan UHC Award 2023, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, diikuti 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota yang sudah melindungi penduduknya lebih dari 95 persen dan telah mendaftarkan ke program JKN segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).

Bupati Ikfina mengatakan, ia begitu mengapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto beserta seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto yang telah berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tersebut.

“Terima kasih pada seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto, kolaborasi dan komitmen yang terjalin ini membuahkan hasil yang sangat baik. Ini pencapaian yang sangat luar biasa," ungkapnya usai menerima penghargaan UHC Award 2023, di Jakarta, Selasa.

Ikfina mengungkapkan, ia berharap BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN.

Sekaligus, fokus untuk meningkatkan kualitas layanan meliputi administrasi kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan hingga pemberian layanan kesehatan peserta JKN.

"Karena pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat menjadi salah satu hak dasar hidup layak, tentunya capaian UHC ini harus dibarengi dengan kualitas mutu layanan kesehatan yang baik pula sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas," ungkapnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menambahka, BPJS Kesehatan berupaya keras melakukan berbagai advokasi, terutama Pemda, agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dalam Program JKN-KIS.

Kepesertaan JKN-KIS semakin bertambah seiring angka pemanfaatan pelayanan kesehatan turut meningkat dari 92,3 juta pemanfaatan pada 2014 saat ini menjadi 502,8 juta pemanfaatan di 2022.

Dia menekankan, pencapaian predikat UHC juga harus memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu termasuk layanan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif.

“BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (Rumah sakit), mendorong Kementerian dan Pemda dalam sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan dimanapun peserta itu berada,” pungkas Ali Ghufron Mukti.