Silpa 2022 Pemkab Tuban Capai Rp 686 Miliar, DPRD : Ada Perencanaan Kurang Matang

SURYA.CO.ID, TUBAN - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2022, jumlahnya tidak sedikit.

Besaran silpa itu disampaikan saat rapat paripurna DPRD Tuban dengan agenda Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban Tahun 2022, nilainya mencapai Rp 686 miliar atau Rp 686.586.618.483,92.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengatakan besaran Silpa dikarenakan ada sejumlah pengerjaan proyek yang lewat waktu, seperti pengerjaan infrastruktur jalan yang melewati tahun.

Terkait dengan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2022 kemarin, realisasi sudah mencapai sebesar 86 persen dan itu sudah melampaui target jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran hingga akhir Desember baru mencapai 70 persen.

Namun ternyata pada tahun 2022 kemarin realisasi anggaran sudah mencapai 86 persen.

"Ada sejumlah proyek yang lewat tahun, seperti GOR, Rest Area, Alun-alun dan infrastruktur jalan yang lainnya yang menyebabkan Silpa. Kalau pun itu semuanya mau ditotal pada tahun ini, Silpanya tidak akan begitu signifikan," terangnya kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Bupati muda itu menjelaskan, besarnya Silpa tahun anggaran 2022 tersebut juga memang ada yang dipersiapkan untuk pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang.

Sehingga tidak bisa direalisasikan sekarang dan masuknya ke silpa.

"Salah satu bentuk kenapa silpanya besar ya karena itu juga, ada persiapan untuk pemilu," tegas Lindra.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, M Miyadi, menyatakan besarnya Silpa tahun anggaran 2022 tersebut dikarenakan keterlambatan dan ketidaksinkronan pekerjaan yang kemudian batal dilakukan pelelangan.

Sehingga banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahun 2022 kemarin, namun akan dikerjakan pada tahun berikutnya.

Terkait besarnya Silpa, pria yang juga sebagai Ketua DPC PKB itu mengungkapkan, adanya faktor perencanaan yang kurang matang, sehingga terjadi kendala-kendala teknis, seperti lelang atau pengerjaan serta tidak keberanian eksekutif untuk menentukan langkah.

"Silpa tahun 2022 kemarin masuk tahun 2023 nanti, akan dibahas di P-APBD tahun 2023. Tantangan eksekutif, tahun berikutnya ketika mau menyusun pekerjaan harus di rencanakan sebaik mungkin dan sematang mungkin, sehingga tidak terjadi keteledoran," pungkasnya.

Sekadar diketahui, jumlah Silpa pada tahun anggaran 2022 ini terbilang lebih kecil, jika dibandingkan dengan jumlah Silpa pada tahun anggaran 2021 lalu yang mencapai sebesar Rp 780 miliar.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA