Komentari Perbedaan Data Stunting di Jember, Kepala BKKBN RI: Kadang Mengukurnya Sesuai Keyakinan

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI), Hasto Wardoyo komentari soal perbedaan data stunting tahun 2022, antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut Hasto, perbedaan angka tersebut biasanya karena alat ukur yang digunakan. Sebab, banyak peralatan yang ada di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Jember masih di bawah standar.

"Alat ukur yang ada di 2800 Posyandu Jember kan belum semuanya standar, makanya saya sering bilang, kadang mereka mengukur sesuai dengan keyakinan masing-masing," ujarnya usai meninjau program KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soebandi Jember, Selasa (31/1/2023).

Hal inilah yang sering kali menjadi penyebab utama, kata Hasto, data pusat dan daerah tidak sinkron. Sehingga hasil survei yang diterbitkan pun juga tidak sama.

"Makanya antropometrinya harus di cicil. Saya akan usulkan ke Kementerian Kesehatan supaya dibelikan, agar alat ukurnya nanti sama, antara alat yang dipakai Kementerian Kesehatan dan alat yang digunakan Posyandu," imbuhnya.

Jika alat ukur untuk melakukan survei tersebut jenisnya sama, lanjut Hasto, hasil pendataan yang diperoleh pasti tidak saling bertolak belakang.

"Dan hasilnya nanti biar lebih baik. Supaya gerakan bantuan makanan protein bisa sampai untuk ibu hamil dan bayi," urai Hasto.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto akan melakukan verifikasi ulang,mengenai data stunting pada bulan Februari 2023.

"Kebetulan bulan Februari ada penimbangan bayi, dari situ nanti akan kami lakukan verifikasi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenkes menyebutkan, kasus stunting di Jember sebesar 34,9 persen. Bahkan angka tersebut tertinggi se- Jawa Timur.

Sementara, Dinkes Jember menyebut, kasus stunting di Jember hanya 7,37 persen, turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 11,74 persen.