Berita Surabaya

DPRD-Pemkot Surabaya Bersinergi Tekan Kemiskinan, Adi Sutarwijono: Ganti Stiker Gakin dengan Barcode

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono turun ke basis-basis masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing saat masa reses.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: irwan sy
IST
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dan Anggota DPRD Surabaya Fraksi PDIP saat menjaring aspirasi masyarakat dalam masa reses di wilayah Kota Surabaya beberapa hari lalu. 

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Seluruh Anggota DPRD  Surabaya memulai masa reses tahun ini dengan turun langsung menemui warga, termasuk Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga turun ke basis-basis masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Mereka menyampaikan laporan kepada masyarakat tentang capaian kinerja sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.

Apa saja yang telah diperjuangkan dan berhasil diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan di Kota Surabaya.

Mereka juga menyerap aspirasi masyarakat tentang pembangunan, yang nanti akan diartikulasikan dalam kebijakan pemerintahan maupun menerima berbagai masukan untuk dirumuskan dalam peraturan daerah (perda).

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Timur.

Ia menerima curhat dari kalangan RT, RW, LPMK, dan ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, jemaah pengajian, serta kaum muda dan karang taruna.

Salah satu isunya adalah mengenai kemiskinan, yang mula-mula di Surabaya disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan berubah menjadi warga miskin atau Gakin.

“Perubahan itu diikuti berkurangnya jumlah warga MBR ke Gakin. Apa sebenarnya ukuran warga disebut tidak mampu atau miskin?” kata Ibu Mariana dari Kali Rungkut.

Curhat Warga Kampung 
Di kawasan perkampungan Gununganyar Tambak, Adi Sutarwijono dari Fraksi PDI Perjuangan juga mendapat curhat yang sama.

Karena ketidakpastian indikator keluarga miskin.

“Kalau ukurannya warga miskin yakni rumah terbuat dari dinding kayu atau bambu, lantai tanah, dan penghasilan di bawah Rp 1 juta, ya sangat sedikit sekali. Kami sering ditanyai warga dan menerima keluhan soal itu,” ujar Fausi.

Di Kota Surabaya, warga miskin mendapatkan berbagai intervensi kebijakan pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan permakanan satu kali sehari untuk warga lansia tidak mampu, warga disabilitas dan anak yatim piatu.

“Kemudian data MBR banyak yang dicoret,” kata Saiful dari Tenggilis Mejoyo.

Juga kuota warga yang mendapat permakanan, sekarang jauh berkurang.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved