Jelang Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka, Ini 5 Info Penting dan Daftar 10 Lokasi Pelatihan Offline

SURYA.CO.ID - Jelang pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 48, terdapat 5 info penting yang perlu diketahui calon pendaftar.

Mulai dari prediksi jadwal, skema yang dijalankan, hingga besaran insentif yang akan diberikan kepada penerima manfaat Kartu Prakerja.

Ada pula daftar 10 daerah yang telah dipilih untuk melakukan pelatihan Kartu Prakerja secara offline. 

Berikut penjelasan selengkapnya.

Diwartakan sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja gelombang 2023 akan berlanjut di tahun 2023 dengan skema yang berbeda. 

Apa saja perubahan tersebut? Berikut selengkapnya. 

1. Prediksi Jadwal

Diwartakan sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja gelombang 2023 akan berlanjut di tahun 2023 dengan skema yang berbeda. 

Adapun skema yang dimaksud yakni masyarakat bisa mengikuti pelatiham secara normal atau offline pada triwulan I tahun 2023.

Dari pernyataan Menko Airlangga, dapat diprediksi jadwal Program Prakerja tahun 2023.

Triwulan I merujuk pada tiga bulan pertama.

Berarti diperkirkan Kartu Prakerja dibuka pada rentang Januari hingga Maret.

2. Menyasar 1 Juta Orang

Melansir KompasTV, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program kartu prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima.

Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.

Sedangkan sisanya sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Skema normal Kartu Prakerja diiringi dengan pelatihan yang dilakukan secara luring daring maupun bauran.

Untuk pelatihan luring di tahap awal akan diawali 10 provinsi.

3. Pelatihan Offline di 10 Daerah

Sementara itu melansir Kompas.com, Airlangga menjelaskan bahwa pelatihan yang dilakukan secara campuran offline dan online atau hybrid akan secara bertahap diterapkan di berbagai wilayah.

Pada tahap awal akan diterapkan di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Adapun untuk pelatihan yang dilakukan secara langsung atau luring (offline) akan diutamakan bidang-bidang tertentu, antara lain keterampilan yang masuk dalam kriteria Indonesia critical occupation list menurut studi World Economic Forum (WEF).

"Kemudian juga terkait dengan future of job, juga dengan research online," imbuhnya.

Bidang pelatihan yang akan diikuti secara offline itu di antaranya yakni pendidikan terkait dengan bisnis, seperti digital marketing, data specialist, manajer logistik, surveyor, dan desain grafis.

Lalu sektor manufaktur, seperti pelatihan untuk manajer produksi, manajer operasi, ahli teknik industri dan produksi, inspektur keselamatan kesehatan dan kualitas, serta ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.

Kemudian pada bidang ekonomi kreatif antara lain pelatihan desain grafis, desain layout, animator.

Sementara pada bidang teknik, seperti pelatihan untuk teknisi jaringan dan sistem komputer, serta power plant operator. "Juga di bidang pertanian diberikan pelatihan skill farmer.

Di bidang jasa, diberi pelatihan termasuk untuk kurir, pengantar paket, serta di hospitality pelatihan terkait kebersihan, stock keeper, dan lain-lain," tutup Airlangga.

4. Insentif Bertambah Menjadi Rp 4,2 Juta

Selain itu, juga ada perbedaan dari segi insentif.

Pemegang Kartu Prakerja gelombang 48 tahun 2023 bakal mendapatkan bantuan dengan total Rp 4,2 juta.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 3,55 juta.

Adapun rinciannya yakni biaya pelatihan Rp 3,5 juta, insentif sesudah pelatihan Rp 600 ribu, dan insentif survei Rp100 ribu untuk 2 kali pengisian survei.

5. Boleh Diikuti Penerima BSU, BPU, dan PKH

Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 digelar dengan skema normal, artinya bukan semi bantuan sosial (Bansos).

Penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti [Bantuan] Subsidi Upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi," ujar Menko Airlangga, mengutip Tribunnews.

Daftar 10 Daerah dengan Pelatihan Offline

Pelaksanaan Kartu Prakerja Gelombang 48 tahun 2023 akan menerapkan skema baru, tak seperti tahun sebelumnya.

Paling menonjol yakni, pelaksaan pelatihan Kartu Prakerja yang akan dilakukan secara offline atau tatap muka.

Meski begitu, tak semua daerah di Indonesia akan menerapkan pelatihan offline ini. Tercatat hanya akan ada 10 daerah di Indonesia saja.

Melansir Kompas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pelatihan yang diikuti peserta juga akan berdurasi lebih panjang yakni minimal 15 jam dibandingkan sebelumnya yang minimal 6 jam.

"Hal baru yang baru yaitu, saat skema semi bansos (tahun lalu) pelatihan online minimal 6 jam, sekarang ditingkatkan menjadi 15 jam," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/1/2023).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, untuk pelatihan yang dilakukan secara campuran offline dan online atau hybrid akan secara bertahap diterapkan di berbagai wilayah.

Pada tahap awal akan diterapkan di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Adapun untuk pelatihan yang dilakukan secara langsung atau luring (offline) akan diutamakan bidang-bidang tertentu, antara lain keterampilan yang masuk dalam kriteria Indonesia critical occupation list menurut studi World Economic Forum (WEF).

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id